Inimi SAKIP untuk Makassar
BugisPos – Sejak Danny Pomanto mulai menjabat Walikota, hingga di masa-masa akhir jabatannya, penghargaan mengalir luar biasa. Itu lantara Makassar punya segidang prestasi sejak dipimpin Danny Pomanto.
Kali ini Kota Makassar kembali mendapatkan penghargaan rapor Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) kedua kalinya dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) di Makassar, Selasa 19/2/19.
Penyerahan penghargaan dari tersebut diberikan langsung Menteri PAN-RB Syafruddin untuk kategori Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LHE AKIP) tahun 2018.
Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto pada kesempatan itu mengatakan sangat bersyukur meraih penghargaan tersebut meskipun masih mendapatkan nilai B.
“Kita dapat nilai B yang kedua kalinya ini. Paling tidak tahun depan kita dapat nilai BB. Kita masih ada kekurangan yang harus kita benahi. Lemahnya kita ada di proses administrasi. Kita perlu belajar dari Yogjakarta yang mendapat nilai AA,” ucap pria disapa akrab Danny Pomanto itu.
Tidak hanya Kota Makassar, Menpan RB Syafruddin juga menyerahkannya penghargaan untuk 174 Pemeritah Daerah (Pemda) di Wilayah III.
Wilayah III ini meliputi 12 Pemerintah Provinsi, yaitu D.I. Yogyakarta, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Sulawesi Utara, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat, dan 162 Pemerintah kabupaten/kota di wilayah ke-12 Provinsi tersebut.
Selain memberikan Rapor SAKIP, Kementerian PAN-RB juga memberikan apresiasi terhadap Pemda yang berhasil menerapkan SAKIP dengan baik.
LHE AKIP yang diberikan oleh Kementerian PANRB juga berisikan rekomendasi yang harus dilakukan pada tahun ini guna memperbaiki tata kelola pemerintahan di setiap instansi pemerintah.
Evaluasi yang dilakukan oleh Kemenpan-RB juga bukanlah evaluasi terhadap dokumen Laporan Kinerja, melainkan evaluasi terhadap seluruh sistem yang berjalan mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pelaporan.
Syafruddin pun menghimbau, seluruh pimpinan daerah belajar sistem akuntabilitas kinerja pemerintahan ke DIY. Menurut dia, apabila seluruh daerah telah mencapai SAKIP dengan nilai AA, maka tahun 2024 Indonesia dapat menghemat anggaran sebesar Rp900 triliun.
Menteri juga menekankan, kinerja aparat pemerintahan harus semakin inovatif dan kreatif dalam menjalankan roda pemerintahan, sehingga akan cepat dan akurat menyentuh harapan masyarakat.
Melalui penerapan SAKIP, terbukti mampu mencegah potensi pemborosan anggaran. Untuk di daerah Wilayah III ini sendiri mampu menghemat anggaran hingga Rp6,9 triliun dalam 2018.
“SAKIP bukan hanya pemberian nilai, namun juga menggambarkan kemampuan instansi pemerintah dalam melakukan pengelolaan penggunaan anggaran dan dapat dipertanggungjawabkan demi memberikan pelayanan dan kemanfaatan bagi masyarakat,” kata Syarifuddin yang mantan Wakapolri itu.
Sebelumnya, Kemenpan-RB telah menyerahkan Rapor SAKIP bagi pemda di dua wilayah I di Bandung, dan wilayah II di Banjarmasin (**)
