Hasil Perikanan di Makassar Perlu Jaminan Mutu yang Konsisten
BugisPos Hasil perikanan yang masuk ke kota Makassar, yang sebagian untuk dikonsumsi masayarakat, harus memiliki standa mutu sesuai yang dipersyaratkan. Demikian dikatakan kepala Dinas Perikanan dan Pertanian kota Makassar Evy Aprialty.
Menurut Evy, regulasi mengatur mekanisme sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, yaitu PP Nomor 57 Tahun 2015 tentang Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan serta Peningkatan Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan. Ini adalah amanat Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan.
Lebih jauh Evy mengatakan, penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, merupakan sebuah rangkaian yang menjadi satu rangkaian utuh, dimulai sebelum produksi atau tahapan bahan baku yang sesuai standar serta higienitasnya sampai dengan outputnya adalah sertfifikasi produk yang aman untuk dikonsumsi oleh manusia, dan rangkaian ini melibatkan peran berbagai stakeholder, baik itu pemerintah pusat (BKIPM KKP RI dan Ditjen PSDKP) maupun pemerintah daerah yang membidangi kelautan dan perikanan.
Peran pemerintah daerah, maka pak walikota sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan kepada pelaku usaha dan masyarakat perikanan, dalam menerapkan sistem Jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, serta peningkatan nilai tambah produk hasil perikanan” urai Evy, Senin 4/3/2019 lalu.
Untuk itu, kata Evy, dalam penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan kita di Makassar, diperlukan konsistensi dan komitmen penerapan mutu hasil perikanan (LPPMHP) serta personel pembina mutu yang ada.
Dia berharap adanya kerjasama dan sinergitas antara semua stakeholders dalam menerapkan sistem jaminan mutu dan keamanan pangan baik dari sisi pembinaan, pengendalian dan pengawasan. Juga agar dapat meminimalisir penggunaan bahan kimia berbahaya seperti formalin di dalam hasil perikanan yang beredar di pasaran (**)
