HTTP Status[404] Errno [0]

Agar Diketahui Cara Pelepasan Hak Atas Tanah

13 March 2019 07:06
Agar Diketahui Cara Pelepasan Hak Atas Tanah
Manai Sophian, SH

BugisPos – Memang selama ini masyarakay kita belum sepenuhnya mengetahui bagaimana tata cara pelepasan hak atas tanah. Misalnya bagaimana tata cara yang harus dilakukan pelepasan hak atas tanah bekal milik asing atau eks gementee.

Terkait hal itulah Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar, terus berupaya melepas hak atas tanah bekas milik asing atau eks gementee. Salah satu caranya dengan mengadakan sosialisasi tata cara pelepasan tanah eks gementee.

Menurut Kepala Dinas Pertanahan Kota Makassar Manai Sophian, adanya sosialisasi pelepasan hak ini bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang berbagai aturan tentang pertanahan dan mekanisme pelepasan hak atas tanah.

“Agar peserta dapat memahami dan mengetahui tentang tata cara pelepasan hak atas tanah yang dikuasai oleh pemerintah kota dengan ganti rugi oleh Dinas Pertanahan Kota Makassar,” kata Manai di Hotel Horison Ultima Makassar, Selasa (19/2/2019).

Manai menyebutkan, tanah eks gemeente di kota Makassar merupakan tanah milik Indonesia yang pernah dikuasai oleh Pemerintah Hindia Belanda. Kemudian beralih menjadi Tanah Negara yang dikuasai Pemkot Makassar. Namun banyak di antaranya ditempati warga secara turun temurun.

Pelepasan hak atas tanah eks gementee telah diatur melalui beberapa dasar hukum. Di antaranya SK Walikotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang Nomor 39 Tahun 1983 dan SK Nomor 183 Tahun 1990 tentang Pelepasan Hak Atas Tanah yang Dikuasai Pemerintah.

Dalam aturan itu, masyarakat yang menduduki lahan eks gementee bisa mendapatkan kepastian hukum dengan cara membayar ganti rugi kepada pemerintah.

“Dari kurang 8042 lebih persil yang ditempati masyarakat, baru sekitar 81 persen telah melakukan proses pelepasan hak dengan membayar ganti rugi kepada pemerintah kota Makassar,” ungkap Manai.

Sementara itu, Wakil Walikota Makassar Syamsu Rizal MI mengapresiasi upaya Dinas Pertanahan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan terkait lahan dan pertanahan. Termasuk lahan eks gementee.

Upaya tersebut dinilainya merupakan langkah nyata untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat yang menempati lahan itu.

“Ini penting agar tidak menimbulkan kerugian bagi pemerintah Kota Makassar. Selain itu dapat bermanfaat bagi masyarakat dan berkontribusi bagi pembangunan kota Makassar,” ujar Deng Ical sapaan akrabnya (**)

Bugispos.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya