Cocoki Tauwwa, Solusi Buat OJK dari Bendum Pekat IB, Terkait Fintech

23 March 2019 10:09
Cocoki Tauwwa, Solusi Buat OJK dari Bendum Pekat IB, Terkait Fintech
Rudi Hartono, Bendahara Umum DPP Pembela Kesatuan Tanah Air Indonesia Bersatu ( Pekat IB ).

 

 

 

BugisPos — Menuai sorotan, Perusahaan teknologi keuangan (fintech) yang menyediakan jasa pinjaman online (peer to peer lending–P2P).

 

Berdasarkan pengamatan beberapa Fintech P2P diduga melakukan pelanggaran, terutama dalam proses penagihan. Mulai dari pelanggaran privasi dengan mengakses data pribadi nasabah tanpa izin, pengenaan bunga pinjaman di luar kewajaran, pelecehan seksual yang dilakukan oleh debt collector, hingga teror.

 

Soal maraknya Fintech tersebut, Bendahara Umum (Bendum) Pekat-IB, Rudy Hartono memberi tanggapan kepada BugisPos via whatsapp pribadinya, Sabtu, 23/03/2019.

 

Menurut Bendum Pekat-IB ini, maraknya Fintech karena kurangnya akses masyarakat terhadap dunia perbankan terutama kredit kecil untuk masyarakat.

 

Lanjut dikatakan Rudi,” Fintech yang hadir kini seakan untuk menjawab kebutuhan masyarakat umum yang selama ini susah mendapatkan kredit karena terbentur birokasi BI Checking. Ia juga menyebutkan kehadiran Fintech ternyata tidak disertai perlindungan terhadap nasabah.

 

Terkait hal itu, Rudy memberikan solusi buat OJK, yaitu dengan mendaftarkan semua Fintech yang ada dan menggandeng semua transaksi wajib dengan Bank milik pemerintah yang ditunjuk sebagai upaya memantau transaksi serta bila ada yang melanggar bisa dipidana.

 

”Solusi sebenarnya untuk OJK sebagai badan otoritas jasa keuangan adalah bisa mendaftarkan semua Fintech yang ada dan menggandeng semua transaksi wajib dengan Bank milik pemerintah yang ditunjuk sebagai upaya memantau transaksi dan membuat tempat pengaduan perlindungan nasabah yang bekerjasama dengan Lembaga perlindungan konsumen. Apabila ada pelanggaran hukum yang bersifat pidana maka dibuatkan batasan,” pungkasnya.

 

”Contohnya, jika ada laporan polisi mengenai pidana kekerasan, apakah itu kekerasan langsung atau verbal dan harus disertai bukti sebanyak 5x terhadap perusahaan tersebut, Maka OJK bisa memberikan sanksi berupa pembekuan rekening PT tersebut secara sementara,” tambahnya.

 

“Mewajibkan perusahaan Fintech untuk kerjasama dengan asuransi milik pemerintah supaya bisa mendapatkan penjaminan, Sehingga hak dan kewajiban perusahaan dan maupun nasabah bisa terjaga,” ungkapnya.

 

Rudy juga mengharapkan agar OJK bisa bertindak cepat karena sudah banyak sekali masyarakat yang menjadi korban.

 

“Semoga OJK bisa bertindak cepat karena sudah banyak sekali masyarakat yang menjadi korban. Sosialisasi secara basis elektronik kepada masyarakat tentang perusahaan Fintech juga akan sangat membantu,” tutupnya. – @ly –

Bugispos.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya