Sebab Makassar tak Punya RPJMD Dua Tahun ke Depan
BugisPos – Tak mudah memang mengelola pemerintahan, apalagi dengan kondisi kekinian yang begitu banyak regulasi. Faktanya, Kota Makassar saat ini tidak memiliki RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) dalam dua tahun ke depan akibat tidak adanya wali kota terpilih pada pilkada 2018 lalu.
Karena itulah Bappeda Kota Makassar yang dinakhidai dr.Hj.Andi Khadijah Iriani ini, menggelar Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Kota Makassar Tahun 2020 di Sandeq Ballroom, Hotel Claro Makassar, Jalan A.P. Pettrani Senin (25/3/2019).
Kepala Bappeda Kota Makassar, Andi Khadijah Iriani mengatakan, Musrenbang ini merupakan upaya dalam rangka penguatan program kerja untuk tahun 2020, di mana Kota Makassar tidak memiliki RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) dalam dua tahun ke depan akibat tidak adanya wali kota terpilih pada pilkada 2018 lalu.
“Kita nggak mau mundur lagi. Kita selalu mau naik. Jadi ini indikatornya menjadi acuan kita untuk berbuat. Kita menginginkan RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) 2020 di mana itu tidak memiliki dokumen RPJMD. Jadi jangan biarkan Makassar mundur lagi,” jelasnya.
Iriani menambahkan, dalam menyukseskan penyusunan RKPD 2020 ini, dibutuhkan sinergi dari semua stakeholder terkait untuk terus menggenjot pembangunan yang belum maksimal.
“Semua stakeholder harus bergerak tanpa terkecuali. Karena yang pertama kelihatan adalah indikator ekonomi. Ekonomi makronya seperti apa, pertumbuhan ekonomi kita seperti apa, apa yang kurang, itu yang kita genjot semua,” paparnya.
Olehnya itu, lanjutnya, semua SKPD lingkup Pemerintah Kota Makassar diwajibkan mengambil bagian dari hasil Musrenbang ini untuk kemudian diterapkan dan dilaksanakan di masing-masing SKPD dalam bentuk Rencana Kerja (Renja).
“Jadi sasaran ini akan menjadi renja SKPD selama 1 tahun. Itu karena kita tidak memiliki RPJMD,” terangnya.
Ia pun turut meminta support dari pemerintah provinsi Sulawesi Selatan dalam mendukung pelaksanaan hasil-hasil Musrenbang.
“Jadi kita berusaha untuk terus ada peningkatan jangan kita justru stagnan. Provinsi pun demikian karena Makassar itu adalah barometer provinsi Sulawesi Selatan. Jadi provinsi sangat bertanggung jawab juga untuk Makassar,” tutupnya (**)
