Gubernur Sumpah Pocong itu Tidak Masalah

12 May 2019 20:10
Gubernur Sumpah Pocong itu Tidak Masalah
Usdar Nawawi Pimpinan Redaksi BugisPos.com

 

BugisPos — Ada yang menyoal gubernur Sulsel Nurdin Abdullah, lantaran mantan bupati Bantaeng dua periode ini menyatakan dirinya siap sumpah pocong akibat tudingan atas dirinya yang dianggap tak berdasar.

Nurdin Abdullah dituduh mengarahkan seorang kontraktor agar diberi proyek oleh Jumras, sang kepala Biro Pembangunan Prov Sulsel.

Tapi konon, kata di si penuding, Jumras menolak karena proyek itu sudah siap tender.

Jumras pun dipanggil ke ruang kerja gubernur dan dinyatakan dinonaktifkan dari jabatannya. Penonaktifan itu dilakukan gubernur, katanya, di depan orang lain.

Penonatifan inilah yang dikritisi orang, yang katanya seorang gubernur tidak boleh menonaktifkan pejabatnya di depan orang lain.

Perlu diketahui bahwa saat Jumras dinonaktifkan di situ ada beberapa orang yang level di atasnya Jumras. Ya wajar-wajar saja hal itu terjadi.

Tak ada aturan yang melarang gubernur menonaktifkan bawahannya selaku pemegang hak prerogativ. Gubernur tentu punya dasar yang kuat dan fakta-fakta yang mendasar untuk mengganti seorang pejabatnya yang dianggap sudah tak bisa menjalankan tugas dengan baik.

Kembali ke soal sumpah pocong itu tadi, bahwa gubernur tidak salah bila dirinya menyatakan siap sumpah pocong sebab dia tak melakukan apa yang dituduhkan keladanya. Apalagi tuduhan itu bagi Nurdin Abdullah tak punya dasar dan tak punya bukti apapun. Bahkan tuduhan itu bagi Nurdin Abdullah terkesan tendensius.

Bahwa omomgan siap sumpah pocong sebetulnya adalah bentuk cerminan sikap yang menolak keras tuduhan itu. Gubernur bahkan menyatakan itu adalah fitnah yang tak berdasar atas dirinya, dan bisa saja dirinya membawa masalah ini ke ranah hukum.
Budaya kita di negeri ini menolak suatu tuduhan atau tidingan yang tak benar, maka jawaban yang paling tegas ialah siap sumpah pocong. Itu artinya tuduhan itu adalah tuduhan abal-abal yang layak mamang dijawab dengan kata tantangan sumpah pocong. Sumpah pocong itu pertanda bahwa tuduhan itu tidak benar.

Bahwa tak masuk akal kiranya bila Gubernur Nurdin Abdullah tiba-tiba memaksakan seorang kontraktor untuk diberi proyek begitu saja tanpa melalui prosedur.

Kontraktor dalam memperoleh proyek harus melalui proses tender yang ketat sesuai aturan yang berlaku. Gubernur tidak bisa serta-merta menyuruh seorang Karo Pembangunan memberi jatah proyek kepada seseorang, apalagi bila proyek itu nilainya di atas Rp200 juta.

Karena itulah, bagi Nurdin Abdullah, sangat menyesalkan tudingan yang dialamatkan kepadanya yang cenderung mengesankan sebagai tuduhan yang membabi buta.

Tuduhan yang mengada-ada. Tuduhan yang tak bisa dibiarkan ***

Oleh : Usdar Nawawi

Bugispos.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya