Hak Angket Tidak Dilarang

15 May 2019 22:42
Hak Angket Tidak Dilarang
Usdar Nawawi.

Oleh : Usdar Nawawi

 

 

BugisPos — Hak Angket atau juga disebut hak bertanya kepada Gubernur dan Wakil Gubernur Sulsel, saat ini semakin kencang menggelinding dari gedung DPRD Sulsel yang berdiri ‘angkuh’ di Jl.Urip Sumoharjo.

Dari gedung ini, Fraksi Golkar menggagas hak angket, hak bertanya, dan menggalang Fraksi lainnya di Dewan untuk bersepakat mengajukan hak bertanya ke Gubernur dan Wakil Gubernur, mengapa bisa terjadi pelantikan pejabat eselon II dan III yang dilakukakan oleh Wakil Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman.

Mengapa kemudian pelantikan ini lantas dibatalkan oleh Mendagri, setelah Tim yang terdiri dari beberapa pejabat Kementerian termasuk Komisi ASN menemui Gubernur dan Wakil Gubernur Sulsel di Makassar.

Ujung-ujungnya kemudian gubernur Nurdin Abdullah mengumumkan akan dilakukan pelantikan ulang, dan SK nya tentu saja diteken Gubernur Nurdin Abdullah.

Bahwa Wagub Andi Sulaiman (ASS) sudah bicara gamblang, menyatakan tak masalah pelantikan ulang bila memang pelantikan yang dilakukannya itu keliru adanya. Boleh dibilang ASS ini adalah pria muda yang gentle.

Gubernur NA sendiri bilang, yang salah itu ialah prosesnya. Wagubnya hanya melaksanakan pelantikan Sebab hal itu dipandang benar-benar saja.

Sebetulnya yang memulai melancarkan protes adalah Soni Sumarsono. Wajar saja sebab dia itu mantan Dirjen Otoda Kemendagri dan aroma Sulsel cita rasanya pernah dia nikmati saat jadi Pj Gubernur Sulsel. Paling tidak ada bisik-tetangga yang menohok masuk ke kuping.

Kembali ke soal hak angket itu tadi, yang sekonyong pula dihembuskan Fraksi Golkar. Banyak yang bilang, boleh jadi ini juga sejenis kesempatan balas dendam akibat kekalahan di Pilgub Sulsel tempo hari.

Tapi juga ada bilang bila hak angket semata dibikin untuk menunjukkan jati diri, bahwa benar DPRD itu punya kebanggaan yang bermana hak angket.

Lantas seperti apa kiranya yang ingin dicapai di aksi hak angket itu nantinya?

Boleh jadi ada yang menaruh curiga bila hak angket itu nantinya akan menimbulkan dampak.

Entah dampak negatif bagi pemerintahan Prof Andalan, ataukah berdampak kebaikan yang menggembirakan.

Omongan ketua DPRD Sulsel M. Roem bisa saja benar tapi juga bisa salah. Yang namanya omongan politik banyak yang tak terduga. Diomongkan baik tapi di balik itu bisa saja ada muatan tertentu. Sesuatu yang samar.

Roem bilang hak Angket ini memperbaiki sesuatu yang dipandang salah. Benarkah itu? Jangan-jangan akan berujung ke sikap mosi tidak percaya dengan membombardir pemerintahan di Sulsel nantinya. Nauzubillah.

Saya tertarik omongan Rudy Piter Goni dari PDIP yang mengatakan akan ikut hak angket bila niatnya untuk kebaikan bersama.

Tetapi bagaimana bila ternyata hak angket itu dikondisikan untuk hal-hal yang bersangkut-paut dengan aroma ketidak-baikan?

Tentunya kita patut mendukung hak angket yang digelindingkan Kadir Halid ini, apabila memang tujuannya untuk kebaikan bersama.

Kiranya dia sebagai putra terbaik Sulsel ini, tak akan menggunakan hak angket itu untuk membawa pemerintahan Sulsel ke lembah nista.

Kita yakini saja bila Golkar Sulsel hanya ingin meluruskan yang bengkok, memutihkan yang hitam, warna yang kabur berkabut dibikin cerah untuk kebaikan bersama bagi seluruh rakyat Sulsel.

Kita patut berdoa untuk tidak sampai terjadi hal yang sebaliknya.
Ya, semoga saja hak angket ini tidak sampai dihiasi dengan aroma balas dendam. Yang pasti ialah hak angket tidak dilarang ***

Bugispos.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya