Janji Gubernur, Bila Jumras Tidak Bersalah

18 May 2019 19:20
Janji Gubernur, Bila Jumras Tidak Bersalah
Usdar Nawawi

 

BugisPos – Dalam dunia ASN (Aparatur Sipil Negara) yang dulunya disebut PNS (Pegawai Negeri Sipil), dinamikanya memang rada panjang.

Sepanjang sejarah PNS ataupun ASN, sepanjang itu pula rada bikin pusing para pemimpin daerah, seperti gubernur, bupati dan walikota.

Persoalannya antara lain ialah, bila ada pemimpin daerah yang baru, maka mereka para ASN pada sibuk mencari cara dan gaya, untuk mendapatkan jabatan yang diinginkan. Pakai cara suap-menyuap pun tak masalah.

Apalagi bila cuma sekadar mencium bau kentut si matcomblang untuk merengkuh suatu jabatan, bukanlah soal yang susah.

Sebaliknya, bila jabatan mereka itu dicopot, maka segala cara dan gaya pula mereka akan tempuh, agar jabatannya yang dicopot itu bisa kembali dalam pangkuan. Kalau perlu, menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara, agar jabatan itu kembali dia rengkuh.

Tetapi, dengan persoalan Jumras yang jabatannya dicopot oleh gubernur Nurdun Abdullah dari kursi Kepala Biro Pembangunan Prov Sulsel, iramanya ternyata berbeda.

Banyak pejabat yang dicopot tapi mereka menerima, tak melakukan perlawana dalam bentuk apapun.

Mereka tentu sadar bahwa gubernur, bupati atau walikota punya hak prerogative untuk memberi ataupun mencopot jabatan seseorang.

Tetapi Jumras ini lain. Dia keberatan berat karena jabatannya dicopot. Dia layangkan surat keberatan ke Kemenpan BR, dia juga menyurati gubernur Sulsel dan ketua DPRD Sulsel.

Jumras minta dikembalikan ke jabatannya. Karena pencopotan Jumras dipandang tak melalui mekanisme administrasi pemerintahan yang baik.
Jumras dan kuasa hukumnya, sebenarnya cukup cerdik juga.

Dia tak menggugat lewat TUN, karena prosesnya panjang. Dan belum pernah ada putusan TUN dilaksanakan sepenuhnya oleh kepala daerah.

Mungkin saja dengan mengadu ke Kemenpan RB, Jumras bisa instan kembali jadi Kepala Biro Pembangunan.

Sebelumnya publik sudah paham, Gubernur mencopot Jumras karena diduga terkait bagi-bagi proyek di Pemprov Sulsel.

Gubernur Nurdin Abdullah sendiri bilang, apa yang dilakukan Jumras dengan mengadu ke Kemenpan RD sudah tepat, apalagi dengan ketidakpuasannya jika jabatannya dicopot.

Tetapi, kata Nurdin Abdullah, bila Jumras bisa membuktikan dirinya benar, tidak melakukan kesalahan apapun, maka dia tidak segan-segan mengembalikan Jumras ke posisinya semula. Biarpun tidak lewat pengadilan.

Gubernur mempertegas, keputusan mencopot Jumras sebagai tindakan yang sudah tepat.

Pencopotan itu bukan tanpa alasan, kata gubernur. Nurdun Abdullah menegaskan, selama proses koordinasi dan supervisi pencegahan (Korsupgah) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pimpinan OPD pelaksana lelang itu ditengarai banyak menyimpang.

Bahwa ini adalah tantangan bagi Jumras, bila yang bersangkutan mampu membuktikan diri sebagai tidak melakukan kesalahan apapun selama menjalankan tugasnya sebagai Kepala Biro Pembangunan Sulsel, maka gubernur Nurdin Abdullah siap mengembalikan Jumras ke jabatan semula.

Boleh jadi artinya begini : Bila Jumras dapat membuktikan dirinya tidak melakukan penyimpangan dalam lelang proyek.

Misalkan saja tidak menerima pemberian dari kontraktor peserta lelang, untuk meloloskan mereka jadi pemenang tender, meskipun itu tak memenuhi syarat ; Maka Jumras dikembalikan untuk menjabat Kepala Biro Pembangunan Sulsel, yang mengurus dan menentukan proses tender proyek-proyek di lingkup Pemprov Sulsel.

Bisa jadi Kemenpan RB sependapat dengan gubernur Nurdin Abdullah, lalu dibentuk tim pencari fakta dan Jumras boleh saja membela diri.

Bila faktanya Jumras tak berdosa, maka Nurdin Abdullah akan mengembalikannya ke jabatan semula. Mungkinkah ? Kita tunggu saja tanggal mainnya ***

Bugispos.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya