HTTP Status[404] Errno [0]

Tunggu mi Banyak OPD akan Hilang di Pemprov Sulsel

16 June 2019 03:39
Tunggu mi Banyak OPD akan Hilang di Pemprov Sulsel

BugisPos – Efisiensi organisasi terus-menerus dilakukan pemerintah. Inovasi mencari format OPD semakin dipertajam. Tujuannya agar pemerintahan dapat berjalan lebih efektof dan efisien.

Pemprov Sulsel saat ini, sedang konsentrasi melakukan penataan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang bersih, profesional, efesien dan efektif.

Dalam penataan birokrasi ini, dipastikan akan ada organisasi perangkat daerah (OPD) yang akan dihapus dan dilebur ke OPD yang ada.
Kepala Biro Organisasi Tata Laksana Sulsel, Syamsu Rizal Syam, Kamis 23/5/19 mengatakan saat ini kondisi pemerintahan di Pemprov Sulsel diyakini tidak lagi efisien.
Hal tersebut berdampak buruk bagi pelayanan dan realisasi program pemerintah, baik yang digagas langsung Pemprov Sulsel ataupun program nasional.

Ia menjelaskan pemerintah itu harus memiliki visi efisien dan efektif. Meski pemerintahan itu telah efisien tapi tidak efektif itu merugikan negara dalam hal pemanfaatan anggaran.
“Alasan reformasi birokrasi ini juga karena pemerintah mulai mengefesiensikan perjalanan dinas pejabat. Sebagai pejabat pemerintah, tentu memiliki anggaran khusus untuk melakukan perjalanan dinas keluar kota,” katanya.
“Namun disisi lain, jika jumlah para pejabat ini banyak dan bersamaan melakukan perjalanan dinas tentu itu membebani anggaran daerah,” kata mantan Sekkot Palopo tersebut.
Tak hanya peleburan organisasi, dalam reformasi birokrasi nanti Pemprov juga akan memiliki OPD baru, salah satunya Biro Pengadaan Barang dan Jasa.

Sesuai dengan PP 18 tahun 2016 dan Permendagri nomor 99 tahun 2018, organisasi pemerintahan melakukan reformasi birokrasi demi pemerintahan yang efisien dan efektif.
Lanjut dia, meski dilakukan penataan reformasi birokrasi, anggaran Pemprov Sulsel tidak berubah, dan pungsi tetap ada.
“Jadi ini hanya namanya yang berubah, sama pejabatnya dikurangi. Secara otomatis jika ini berlaku tentu ada pihak yang di alihkan ke jabatan lain sesuai dengan kualifikasi pendidikan,” kata Syamsu Rizal.

Dicontohkan oleh Syamsu Rizal, penataan reformasi birokrasi yang berhasil itu seperti dilakukan oleh Provinsi Jawa Tengah, dari 4000 program menjadi 800 program.
Untuk penataan reformasi birokrasi ini, Pemprov Sulsel telah mengusulkan ke DPRD Sulsel untuk dibuat Perda peleburan organisasi.

“Sudah ditangai Badan Pembentukan Perda, mungkin dua bulan kedepan sudah selesai,”ujarnya.
Ia berharap di anggaran perubahan, atau Oktober mendatang penataan organisasi Pemprov Sulsel sudah bisa dilakukan sehingga tahun 2020 pada anggaran pokok itu sudah efektif.
Saat ini kata Syamsu Rizal tercatat ada 56 OPD.

Belum diketahui berapa nanti OPD yang akan berkurang, Pemprov lanjut dia hanya mengusulkan, tapi yang menetapkan itu di pansus yang akan dibentuk oleh DPRD Sulsel.
Pejabat Harus Berkompetisi
Syamsu Rizal Syam mengatakan pejabat Pemprov Sulsel kedepan harus memperlihatkan kualitas.
Pasalnya aturan pemerintah para pejabat yang mendapat jabatan strategis (eselon II) dituntut memiliki keahlian sesuai dengan job yang diamanahkan.

“Menempatkan orang pejabat sesuai dengan standar kompetensi, SOP pengangkatan dalam jabatan serta seorang mau di tempatkan dalam jabatan harus dilihat apa yang akan ia lakukan,”tambahnya.
Ia menambahkan dengan organisasi yang ramping, tentu pengeluaran anggaran bisa tepat sasaran. (sal)
Data Ortala Sulsel, adapun OPD yang hilang diantaranya :
Dinas Bina Marga, Dinas Perumahan, Dinas Pengelolaaan Sumber Daya Air Cipta Karya dan Tata Ruang, Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah, Biro Humas dan Protokol, Biro Asset, Biro Pembangunan, Staf Ahli dari 7 Kursi dilebur jadi dua, Dinas Pertanian.

OPD yang Dilebur :
Biro Humas dilebur ke Dinas Kominfo dan Informatika, Dinas Bina Marga Dinas Perumahan dan Dinas PSDA dilebur jadi satu dengan nama Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Dinas Pertanian dilebur ke Dinas Perkebuna, Balitbangda dilebur ke Bappeda, Bagian Protokol masuk ke Biro Umum, Biro Asset dilebur ke Badan Pengelolaan Keuangan, Biro Pembangunan dilebur ke Biro Ekonomi,
OPD baru
Dinas ketahanan pangan, Biro Pengadaan dan Jasa (baru), Biro Administrasi dan Sekertariat Daerah (baru), Biro Ortala berubah Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi (**)

Bugispos.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya