Biarkan Saja Hak Angket itu Mengalir Seperti Air

26 June 2019 12:31
Biarkan Saja Hak Angket itu Mengalir Seperti Air
Oleh : Usdar Nawawi

 

BugisPos — Hak angket yang digulirkan DPRD Sulsel, sudah menjadi keputusannya DPRD Sulsel yang diketuai Moh Roem, yang notabene dari partai Golkar.

Partai Golkar sendiri pada Pilgub Sulsel 2018 lalu mengusung cagub Nurdin Halid yang notabene adalah ketua Golkar Sulsel.

Golkar pula yang menginisiasi lahirnya hak angket ini melalui Fraksi Golkar di DPRD Sulsel yang diketuai Kadir Halid.
Dengan demikian, lengkaplah sudah formasi yang kini sedang berhadap-hadapan dengan gubernur dan wagub Sulsel Nurdin Abdullah Andi Sudirman Sulaiman, dalam konteks hak angket yang sungguh nafsu digelindingkan Golkar, yang tentunya akan bermuara menjatuhkan Nurdin Abdullah Andi Sudirman Sulaiman dari tampuk pemerintahan di Sulsel.

Lantas siapa yang sedang berada di balik kencangnya hak angket ini ? Tentu saja kita boleh curiga bahwa pasti ada orang yang merasa kuat di belakangnya.

Bisa jasa Nurdin Halid atau bisa juga ada orang lain lain. Bisa saja kita mengira-ngira, bahwa bila Nurdin Abdullah Andi Sudirman Sulaiman jatuh gara-gara hak angket itu, maka Nurdin Halid Azis Qahhar Mudzakkar yang dilantik jadi gubernur Sulsel.

Itu yang mungkin saja yang diidam-idamkam orang tertentu. Padahal mekanismenya tidaklah seperti itu.

Bahwa kalaupun nantinya terpaksa Nurdin Abdullah Andi Sudirman Sulaiman diturunkan dari tahta kepemimpinan di Sulsel, maka pasti Mendagri akan menunjuk Pj Gubernur hingga periode 2018-2021 berakhir.

Akan tetapi akankah hasilnya seperti itu? Ya tunggu dulu. Tak semudah membalik telapak tangan.

Omongan tak semudah membuktikannya dengan fakta. Tiga poin hak angket yang digulirkan itu harus diuji dulu tingkat kelayakannya. Apakah ketiga hal itu benar berdampak luas ke masyarakat Sulsel, atau dampaknya hanya sebatas dirasakan oleh 60 anggota DPRD Sulsel yang ikut meneken hak angket itu.

Dan selanjutnya, apakah mereka ini benar-benar merasakan dampak itu atau karena ada tujuan tertentu pula. Sebab kita pahami bahwa mereka ini kan akan segera mengakhiri jabatan di DPRD Sulsel pada Oktober 2019 mendatang.

Dan kebanyakan dari mereka sudah tak terpilih, termasuk Kadir Halid yang kini tengah sibuk-sibuknya pula menggugat di MK. Jangan sampai saja ada tujuan tertentu di balik semua itu. Fulus misalnya? Entahlah.

Sekda Sulsel Abdul Hayat Gani bilang, tentu munculnya hak angket ini ada hikmahnya. Dan Pemprov Sulsel siap-siap saja hadir memberi klarifilkasi bila ada panggilan dari panitia hak angket.

Nurdin Abdullah juga siap akan mengikuti semua proses hak angket itu. Kata Abdul Hayat Gani, gubernur mengisayaratkan akan mengikuti saja sesuai apa yang berkembang, seperti air mengalir. Toh DPRD sudah mengalirkan air itu.

Wagub Andi Sudirman Sulaiman sendiri menegaskan komitmennya akan terus mendampingi Nurdin Abdullah dalam menyikapi pengajuan hak angket oleh DPRD. Dia bilang, tentu dirinya siap selalu mendampingi Nurdin Abdullah apapun itu yang akan terjadi.

Bahwa tiga poin hak angket yang diangkat DPRD Sulsel, yang nyawanya segara akan berakhir Oktober mendatang itu, adalah kontroversi SK Wagub soal pelantikan 193 pejabat eselon III dan IV ; yang sebenarnya masalah ini sudah selesai di tangan Kemendagri. Artinya, DPRD Sulsel sudah tak perlu nafsu lagi mempersoalkannya. Masalah ini juga tak punya dampak apa-apa di tengah masyarakat.

Soal manajemen PNS dengan gugaan KKN juga tak punya danpak apapun ke masyarakat. Faktanya, masyarakat adem-adem saja. Sebab toh prosedur lelang jabatan telah dijalankan dengan baik dan terbuka.

Apalagi persoalan jabatan ASN itu adalah hak prerogativnya gubernur. Siapa yang mau diangakat pejabat dan siapa yang mau dia ganti, itu sah-sah saja sepanjang memenuhi syarat dan prosedur.

Mau dia amibil dari Bantaeng, dari Bone, atau dari mana saja sepanjang itu akan mendukung pemerintahan untuk mensukseskan program sesuai yang dijanjikan pada kampanye Pilgub Sulsel 2018 lalu, ya sah-sah saja.

Yang terpenting hal itu memenuhi prosedur yang benar saja. Jangan setiap langkah selalu saja dikaitkan dengan KKN. Dan apakah di hak angket ini tak ada punya aroma KKN? Itu juga menjadi sebuah pertanyaan.

Soal APBD Sulsel yang dituding serapannya sangat rendah hingga triwulan ke-II, yang dipandang berimbas pada pertumbuhan ekonomi yang melambat sampai 6 persen dan dapat berdampak langsung ke masyarakat. Hal itu sesungguhnya tak punya alasan yang mendasar.

Faktanya, kelambatan serapan anggran dimaksud adalah disebabkan kulitas OPD produk lama yang tak mampu bekerja maksimal.

Gubernur Nurdin Abdullah sejak awal pemerintahannya selalu teriak mengapa kinerja OPD melambat, dan ternyata mereka itu penuh masalah. Maka itulah gubernur mencopot Karo Pembangunan dan Kepala Inspektorat.

Dan siap-siap mencopot 7 pimpinan OPD yang kerja lambat bahkan terbelit masalah keuangan.
Semua itu dilakukan gubernur tentu tiada lain demi untuk melakukan percepatan pembangunan di semua sektor, sekaligus membersihkan semua lini dari irama gendang korupsi.

Birokrasi anti korupsi adalah satu di antara lima program Nurdin Abdullah Andi Sudirman Sulaiman yang mesti disukseskan. Dan tentu saja akan termasuk pula menggali isu-isu yang selama ini menjadi virus tentang banyaknya proyek titipan dari kalangan oknum dewan ***

Bugispos.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya