Gubernur Bisa Keberatan atas Hak Angket

05 July 2019 20:58
Gubernur Bisa Keberatan atas Hak Angket
Oleh : Usdar Nawawi

 

BugisPos — Hak angket tampaknya digulirkan semakin kencang saja. Rasa-rasanya luar biasa nafsu mengejar batas waktu.

Tak peduli apa mesti diganjar kecelakaan lantas di jalan atau tidak. Pokoknya target menguliti gubernur di sidang hak angket bisa tercapai.

Batas waktu jabatan mereka itu bisa saja cuma sampai di September 2019, karena anggota dewan yang terhormat itu harus turun kursi pada saatnya nanti anggota DPRD baru DPRD Sulsel itu dilantik.

Bahwa hak angket sejak digulirkan, begitu banyak para pengamat dan ahli yang tak sepaham dan menentang. Mereka bilang hak angket DPRD Sulsel itu dasarnya lemah.

Poin-poin yang diajukan tak menyentuh jantung sebagaimana dipersyaratkan aturan hak angket.

Cuma menyerempet-nyerempet bulu-bulu di kulit ari saja. Sakitnya tak di sini tak di situ. Politik terasa dipaksa diseret-seret ke ranah hukum.

Pakar hukum tata negara, pengacara mantan presiden Soeharto, juga ketua tim hukum capres Jokowi-Ma’ruf di sidang MK, Yusri Isha Mahendra, mengurai sangat tajam soal kelemahan hak angket itu.

Bahkan Yusril menyarankan ke gubernur Nurdin Abdullah untuk tidak usah gentar hadapi itu hak angket.

Tidak usah takut. Bilang saja ke DPRD hak angket itu tidak relevan ditujukan ke diri gubernur Nurdin Abdullah.

Yusril yang memang ahlinya hukum tata negara ini mengurai, bahwa hak angket baru bisa diajukan ke gubernur, bila gubernur korupsi, atau melakukan penyimpangan atas keuangan negara dan berdampak luas ke masyarakat, dan penegak hukum tak mampu mengusut lantaran gubernur otoriter.

Sementara tiga poin hak angket itu, tidak satu pun yang merupakan pelanggaran hukum yang berakibat pidana dan berdampak luas ke masyarakat.

Poin-poin yang masuk ke hak angket itu, adalah soal wagub taken SK dan melantik 193 pejabat eselon III dan IV, soal pejabat yang ditarik dari Bantaeng atau Bone, dan soal masih rendahnya serapan anggaran.

Poin-poin ini terlihat memang tak relevan. Gubernur tak melakukan korupsi ataupun melakukan penyimpangan atas Keuangan negara. Malah sebaliknya, gubernur mencopot pejabat yang diduga bermasalah dengan keuangan negara.

Bahkan gubernur sudah siap-siap pula mengganti pejabat yang diduga terlibat penyalahgunaan uang perjalanan dinas dan gratifikasi.

Hanya saja, Yusril mengukur-ukur tak mungkinlah DPRD meghentikan hak angket itu. DPRD pastilah malu. Bisa juga gengsi. Yang minta hak angket itu dihentikan, adalah Yusuf Gunco, praktisi hukum yang juga ketua partai Berkarya Makassar.

Dia sepaham dengan Yusril tentang kelemahan hak angket itu. Yugo bilang jangan sampai DPRD kalah dan menuai rasa malu. Maka baiknya tak usahlah hak angket itu diteruskan.

Dihentikan sajalah.
Ada juga yang bilang, hak angket itu kini sedang berhadap-hadapan dengan kasus dugaan penyalahgunaan uang perjalanan dinas di DPRD Sulsel.

DPRD Sulsel siap-siap memanggil gubernur, tetapi di lain pihak, gubernur melalui Inspektorat Sulsel juga siap-siap pula memanggil anggota DPRD Sulsel yang terindikasi menggunakan uang perjalanan dinas yang menyimpang.

Mereka bilang, gubernur Nurdin Abdullah tak segoblok sebagaimana yang ditudingkan orang. Bila dia mau diperiksa oleh DPRD, ya dia juga bisa punya alasan memeriksa anggota DPRD. Bila hak angket berujung pemasqulan, soal uang perjalanan dinas itu juga bisa berujung hotel prodeo.

Ya seperti itulah agaknya kondisi dimana DPRD dengan gubernur tengah berhadap-hadapan. Tetapi tentu kita semua menaruh harapan, sebaiknya perseteruan ini dapat segera dihentikan. Janganlah dipanjang-panjangkan dan melebar kemana-mana.

Sipakatau Sipakainge Sipamali Siparappe demi kemajuan Sulsel itu yang lebih penting. Kalau ada bola api yang mengganggu ketenangan, baiknya dipadamkan bersama.

Jangan pulang sebelum api padam, kata tagline Dinas Pemadam Kebakaran ***

Bugispos.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya