Bapenda Makassar Disorot Tajam

07 July 2019 19:43
Bapenda Makassar Disorot Tajam
Kantor Bapenda di kompleks gabungan dinas-dinas Maccini Jl.Urip Sumoharjo

BugisPos —  Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Makassar belakangan ini mendapat sorotan tajam, baik dari DPRD kota Makassar maupun dari Komisi Anti Korupsi (KPK) Republik Indonesia. Orang pada bertanya, ada apa yang terjadi di tubuh Bapenda kota Makassa ini?

 

Pada rapat paripurna DPRD Makassar mendengar pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) kota Makassar tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2018, Sabtu (06/07/2019). Di ruang Paripurna DPRD Makassar.

Dalam kesempatan tersebut Juru bicara Fraksi Gerindra , Badaruddin Ophier mengungkapkan bahwa penurunan pendapatan asli daerah terutama dari sektor retribusi daerah tahun 2018 yang hanya mencapai sebesar 41,98% dari target  sebesar rp.136,43 milyar lebih, mengapa cuma terealisasi hanya sebesar rp.57,27 milyar lebih.

Baharuddin Ophjier minta  Pj walikota Iqbal Suhaeb memberi penjelasan terkait penurunan tersebut.  Menurut Baharuuddin, dalam asumsi makro ekonomi, pertumbuhan ekonom kota Makassar cukup signifikan.

“Kami melihat belum maksimalnya realisasi belanja modal sebesar Rp. 953,10 milayar lebih sampai akhir tahun 2018 terealisasi sebesar Rp. 746 milyar lebih, atau hanya sebesar 78,36 %.  Kami fraksi Gerindra mempertanyakan masih belum maksimalnya realisasi belanja modal ini, karena seperti kita ketahui bersama bahwa belanja modal ini digunakan untuk menyediakan utilitas perkotaan,” beber Baharuddin.

Badaruddin Ophier menambahkan agar penurunan pendapatan asli daerah harus menjadi perhatian kita semua dan berharap ada evaluasi menyeluruh pada kinerja setiap OPD, khususnya pada OPD terkait pengelolaan pendapatan, yakni Bapenda kota Makassar.

“Harapan kami agar pendapatan asli daerah (PAD) ke depan sudah bisa lebih besar dari pada dana perimbangan, sehingga ke depan APBD kota Makassar bisa mencapai tingkat otonomi fiskal yang baik,” jelasnya.

Juru bicara fraksi PPP, Fasruddin Rusli juga mengungkapkan, bahwa capaian pendapatan daerah khususnya realisasi PAD sangat jauh dari target yang direncanakan sebesar Rp 1,50 trilyun lebih atau 78,85 % dari Pendapatan Asli Daerah yang sah terealisasi sebesar Rp. 1,18 trilyun lebih. Karena itulah F-PPP meminta kepada Pemerintah Kota Makassar untuk mengevaluasi kinerja seluruh SKPD yang terkait dengan pendapatan daerah. khususnya Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar.

Fraksi PDIP lewat Juru bicaranya, Andi Vivin Sukmasari mengungkapkan, bahwa  PAD 2018 secara kumulatif mengalami penurunan dari segi nominal dibandingkan dengan tahun sebelumnya, termasuk Pajak Parkir.

Andi Vivin memandang perlunya ketegasan regulasi dan implementasi terhadap obyek pajak BPHTB dalam rangka upaya menaikkan PAD. Maka Fraksi PDIP berharap Pemkot Makassar melakukan evaluasi dan penindakan secara menyeluruh terhadap SKPD dan Perusda serta strategi untuk terus meningkatkan sumber-sumber PAD.

Sorotan KPK

Tak hanya DPRD yang menyorot persoalan klrusial di Bapenda, tetapi juga Tim Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan Monitoring dan Evaluasi (Monev) program tematik terintegrasi pemberantasan korupsi lingkup Pemerintah Kota Makassar.

Tim Korsupgah yang diketuai Koordinator Wilayah 8 Adliansyah Malik Nasution diterima langsung Pj Wali Kota Makassar Dr M Iqbal S Suhaeb di Balai Kota, Selasa (2/07/19).

Pasalnya, ada dua hal penting yang dibahas yaitu peningkatan pendapatan pajak daerah serta masalah aset di Pemerintah Kota Makassar.

“Monev kita fokus bahas pajak peningkatan tentunya mencakup PBB, BPHTB, pajak hotel dan restoran. Berbicara pajak hotel kita harus pasang alat perekam, tadi saya evaluasi hasilnya belum maksimal. Ini yang perlu kita dorong harus pasang alat perekam pajak,” terang Adliansyah.

Apalagi ia menekankan Pemkot Makassar untuk bertindak tegas dalam hal PAD khususnya dalam pajak pendapatan daerah ini.

“Makanya saya panggil notaris juga untuk menjelaskan dalam Monev bahwa ini adalah aturan dari KPK,” jelasnya.

“Untuk itu bulan ini kita targetkan Pemkot melakukan  pemasangan 500 alat perekam pajak,” tambahnya (**)

 

Bugispos.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya