Foto : Ketua Lembaga BPKP NKRI Kab Bone Andi Aripin, S.E.

Lembaga BPKP NKRI Soroti Program Jaga Desa

06 August 2019 15:29
Lembaga BPKP NKRI Soroti Program Jaga Desa

BugisPos – Ketua Badan Pemantau Korupsi Penyelenggara Negara Kesatuan RI (BPKP NKRI) Kabupaten Bone, Andi Aripin menyoroti program Jaga Desa yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bone yang dilaksanakan di Kota Makassar.

Kata Andi Aripin kenapa kegiatan ini harus dilaksanakan di Kota Makassar yang tentunya real cost lebih tinggi dari pada dilaksanakan di daerah Bone.

” Hal lain pun dipertanyakan karena menurutnya terasa janggal, bahwa kegiatan ini dianggarkan menggunakan dana desa melalui anggaran perubahan karena beberapa desa tidak memasukkan anggaran tersebut dalam perencanaan anggaran Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes), sementara itu untuk melakukan perubahan harus melalui musyawarah lagi,” katanya kepada BugisPos, Selasa 6 Agustus 2019.

Ditambahknya, bahwa lebih aneh lagi Kejaksaan sebagai pengawas anggaran masuk dalam pelaksanaan teknis anggaran dalam kegiatan itu.

Lanjut kata dia, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Andi Lantara selaku pembina teknik kegiatan, sangat disayangkan menyetujui kegiatan ini, padahal kegiatan ini tidak masuk dalam perencanaan desa melalui Musrendus. Hal ini seolah dipaksakan kepada Kades membuat anggaran perubahan yang merupakan titipan kejaksaan yang menurut dia kurang sesuai dengan aturan, terang Andi Aripin.

” Program titipan ini yang dianggarkan sebesar 3 juta/desa yang lucunya tidak ada dalam APBDes,” tutur Andi Aripin.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Andi Lantara yang dikonfirmasi terkait hal tersebut menyampaikan bahwa betul ada program jaga desa yang dilaksanakan di Kota
Makassar nama Hotelnya dia lupa namanya.

” Program ini menggunakan anggaran dana desa (ADD) sebesar Rp. 3.650.000/peserta bukan dana desa serta ada juknisnya, yang diikutkan menjadi peserta adalah satu orang dari perangkat desa yang cakap dalam menjalankan program komputer, karena tujuan program ini adalah meningkatkan sumber daya manusia perangkat desa, demi terjalinnya transparansi dalam pengelolaan ADD maupun Dana Desa melalui aplikasi online,” urainya.

Lanjut Andi Lantara, Program inipun bukan program titipan siapa-siapa, apalagi kejaksaan, adapun anggaran ini dianggarkan melalui anggaran perubahan ditahun 2019, karena sebelumnya pada tahun 2018 sudah disampaikan ke masing – masing
desa namun mereka tidak mengindahkannya, pungkasnya.

Katanya lagi, Program jaga desa dilaksanakan oleh pihak ketiga salah satu perusahaan Perseroan Terbatas yang dilupa juga namanya, singkatnya. – Sadli

Bugispos.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya