Kasus Lurah Pentojangan Tambah Misterius ki

03 September 2019 18:39
Kasus Lurah Pentojangan Tambah Misterius ki
Gambar Ilustrasi

 

BugisPos – Kasus sertifikat prona yang melibatkan IB, Lurah Pentojangan Kecamatan Telluwanua, Kota Palopo yang sudah dilimpahkan ke Kejaksaan belum ada kejelasan kasusnya.

Hal ini diungkap oleh Ahmad (Ormas Pekat IB) melalui rilis persnya pada Selasa (13/8/2019).

“Saya sebagai pendamping masyarakat yang merasa dirugikan terkait pungutan liar sertifikat prona Lurah Pentojangan, telah melakukan konfirmasi ke pihak penyidik Kepolisian via telepon. Dalam hal ini dia memberikan keterangan bahwa berkas sudah di limpahkan di Kejaksaan tertanggal 6 Agustus 2019 dan jaksanya atas nama Ibu Fitri,” terangnya.

“Sedangkan penetapan IB sebagai tersangka itu tertanggal 15 Juli 2019,” lanjutnya.

“Setelah saya konfirmasi kepada pihak Kejaksaan Negeri Palopo, dalam hal ini Ibu Fitri, ibu Fitri bilang bahwa sekarang jaksa nya bukan lagi saya tapi di ambil alih oleh kepala seksi intelijen Amri Kurniawan SH,.MH.
Lalu saya sempat pertanyakan kepada ibu Fitri, kenapa bisa begitu ?
Jawab Ibu Fitri itu adalah hak atasan, dan baguslah katanya bukan saya,” ulas Ahmad lagi.

“Setelah itu, saya lalu menuju keruangan pak Amri Kurniawan (selaku jaksa yang menangani persoalan tersebut )
Setelah saya pertanyakan bahwa, sudah sampai dimana kasus dari Lurah Pentojangan (IB) ?.
Beliau menjawab, masih dalam pemeriksaan berkas. Lalu saya pertanyakan lagi bahwa, pak biasanya kalau berkas sudah dilimpahkan di Kejaksaan, yang bersangkutan kan biasanya sudah bisa di tahan,
Beliau menjawab, itu adalah hak preogratif kami. Dia pun juga menambahkan keterangannya bahwa pengukuran sertifikat kan masih berjalan,” paparnya bernada heran.

“Entah apa maksud beliau, saya sebagai pendamping juga kurang paham,” tambahnya.

“Kami dari Ormas Pekat IB, berharap agar persoalan ini dapat tuntas, hukum perlu ditegakkan tanpa pandang bulu,” pungkasnya.

Ditempat terpisah Ketua LBH Pekat IB Sulawesi Selatan, Andi Akbar, SH, MH menanggapi kicauan salah satu kadernya mengatakan bahwa tugas seorang jaksa itu diatur oleh UU nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan.

“Jadi tak usah melebar kemana-mana cukup itu menjadi acuan, adapun apabila seorang jaksa tidak melakukan tugasnya seperti yang dia bacakan pada pasal 10 ayat 2 tentang sumpah jabatan seorang Jaksa, hal itu bisa dibawa ke Majelis Kehormatan Jaksa” ujarnya.

“Terkait hak preogratif, mungkin itu maksudnya hak subyektif Jaksa yang mana memang diatur di pasal 21 ayat 1 KUHAP, tapi ingat ada hak obyektif Jaksa yang diatur pada pasal 21 ayat 4 KUHAP apabila ancaman hukumannya masuk di pasal 4,” bebernya.

“Kami dari Ormas Pekat IB akan terus mengawal kasus ini, agar tidak jadikan bahan coba-coba apalagi dimainkan seperti bola ping pong,” tambahnya.

“Apabila kasus ini semakin misterius, kami akan melayangkan surat ke pihak Kejari, Kejati dan Kejaksaan Agung, bahkan data-data ini akan kami kirimkan ke KPK untuk diambil alih saja,” pungkasnya tegas.

Bugispos.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya