Oleh : Usdar Nawawi

Ada bede yang Gatal Suruh Ganti Pj Walikota

31 August 2019 06:11
Ada bede yang Gatal Suruh Ganti Pj Walikota

BugisPos — Momen yang tiba-tiba terhidang di publik Makassar bahkan di seputar Sulsel, yang menjadi wahana empuk untuk menyerang posisi Pj Walikota Makassar DR Iqbal Suhaeb.

Momentum itu ialah munculnya perseteruan antara Dirjen Otonomi Daerah dengan serumahnya sendiri yakni Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
Yang korban ialah warga Makassar sebab mereka diganjar 15 hari tidak boleh melakukan perekaman KTP dan tidak boleh mengurus dokumen kependudukan lainnya, dengan alasan pelanggaran Undang-undang.

Itu karena Dirjen Kependudukan marah lalu memblokir koneksi online ke Disdukcapil Makassar.

Dirjen kabarnya ngotot berat menuding Pj Walikota melanggar aturan dengan melantik Kadisdukcapil Makassar, padahal, kata Dirjen, Kemendagri yang mesti meng SK kan Kadisdukcapil baru boleh dilantik oleh Pj Walikota. Lantas seperti apa kegunaan Rekomendasi Kemendagri dan bersanding dengan Rekomendasi KASN ke Pj Walikota untuk melakukan rotasi pejabat?

Persoalan inilah yang kemudian menjadi ramai di tengah masyarakat. Pj Walikota pun yang jadi korban bully habis-habisan.

Sebetulnya tak perlulah sejauh itu mengganggu kepentingan masyarakat dengan menghentikan pengurusan kependudukan segala.

Justeru undang-undanglah yang diharapkan memberi kemudahan ke masyarakat.

Bisa dibayangkan bila kebetulan ada warga yang tiba-tiba mendadak mau ke luar negeri dan mesti urus paspor, tapi terganjal oleh KTP.

Atau sudah punya jadwal menikah dalam interval 15 hari itu padahal butuh KTP segera.

Semua ini tentu sebagai pejabat pemerintah mesti terpikirkan.

Dan apa susahnya dua Dirjen ini bicara baik-baik dan segera mengeluarkan SK untuk pejabat baru Disdukcapil Makassar? Toh memang alurnya SK mesti didasarkan pada persuratan Walikota ke Dirjen Kependudukan.

Tapi tak usah dibikin gaduhlah. Kasian Makassar yang belakangan ini selalu saja berkutat dari gaduh yang satu ke gaduh yang lain.

Persoalannya tentu ialah karena yang urus pemerintahan ini bukan malaikat. Mereka juga sama saja dengan Dirjen yang bisa saja hilap atau lupa. Namanya juga Pj Walikota yang tiba-tiba berhadapan dengan seabrek tugas dan tanggung jawab yang maha berat.

Ini kota besar, bukan kelurahan Balangtonjong umpamanya.

Komunikasi yang terbangun antara pejabat bawahan dengan Pj Walikota masih tengah berproses mencari gaya komunikasi yang pas dan elok.

Janganlah pula hanya dengan persoalan SK ini lantas mencak-mencak menyalahkan Pj Walikota bahkan dengan tajamnya mempersalahkan Pj Walikota seolah-olah ingin melemparkannya ke comberan, dengan alasan pelanggaran undang-undang.

Tapi ujung-ujungnya muncul juga pihak lain yang rada gatal pula mencari-carai agar bisa kemudian menurunkan Iqbal Suhaeb dari jabatan Pj Walikota Makassar.

Memang begitu mudahnyakah menjatuhkan seorang Pj Walikota? Pj Walikota itu hak prerogatifnya gubernur. Seabrek rekomendasi juga belum tentu gubernur mau mengganti Pj Walikota.

Sebetulnya Dirjen Kependudukan Kemendagri juga itu tidak perlulah jauh-jauh mengurusi Disdikcapil Makassar.

Mestinya koordinasi dululah dengan gubernur.

Nanti gubernur yang menangani sebagai perwakilan pemerintah pusat.

Langkah-langkah kebijakan di pemerintahan itu masih sangat diperlukan demi kedamaian di tengah masyarakat dan di tubuh pemerintahan sendiri.

Alangkah ademnya negeri ini bila selalu diwarnai kedamaian. Bukan koar-koar salah sini salah situ salah sana.

Padahal yang koar-koar itu juga belum tentu bersih.

Belum tentu tak menyimpan bungkusan kesalahan.

Yang pasti, marilah kita menjaga kedamaian.Dirgahayu RI ke-74 tahun 2019 ***

Bugispos.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya