HTTP Status[404] Errno [0]

Pengelolaan RPH Makassar itu Tidak Maksimal

21 September 2019 12:34
Pengelolaan RPH Makassar itu Tidak Maksimal
Abd. Rahman Bando

BugisPos — Kepala Dinas Perikanan dan Pertanian (DP2) Kota Makassar Abd. Rahman Bando wajar
saja bicara tentang kualitas pengelolaan RPH kota Makassar, sebab DP2 sangat berkepentingan
terhadap produk RPH.

Karena itulah Rahman Bando melontarkan kritik terhadap pengelolaan Perusahaan Daerah (PD)
Rumah Pemotongan Hewan (RPH) Kota Makassar, yang dinilainya selama ini kurang maksimal.
Menurut Rahman, pengelolaan RPH keliru lantaran tidak maksimal dalam pengelolaannya.
“Bahkan fungsi dari sebuah perusahaan di RPH selama ini tidak pernah berjalan semestinya,” kata
dia, Rabu, 4/9/2019.

Dia menjelaskan bahwa dirinya tengah mengusulkan dan tengah membahas penutupan PD RPH Kota
Makassar. Kendati begitu, ia mengatakan proses penutupan ini bisa saja dibatalkan.
Kepala DP2 Kota Makassar mengatakan, RPH bisa saja tetap menjadi PD. Namun ruang gerak
perusahaan harus lebih diperluas. Meurut Rahman, jika hanya mengandalkan pemotongan hewan,
lebih baik ditutup saja.

“Jika pengusulan penutupan ingin dibatalkan, sebaiknya RPH tidak hanya mengandalkan retribusi
pemotongan hewan saja. Seharusnya, RPH lebih bergerak di ternak dan dagingnya,” ungkapnya.
Ia mengatakan, perusahaan daerah ini bisa memperdagangkan daging serta bisa memasok sapi.

Selain itu juga, produk-produk turunan dari hasil pemotongan seharusnya bisa diperjualbelikan RPH.
“RPH ini juga harusnya mengelola produk-produk turunan dari hasil pemotongan, misal mau
mengelola kulit, kelola kerajinan tulang. Ini yang saya lihat, di RPH sana langsung dibuang. Jadi
dimana pengelolaan enterpreneurnya,” ungkap Rahman.

Namun jika tetap hanya mengandalkan pemotongan hewan, maka sebaiknya tidak dalam bentuk
perusahaan. Pemotongan itu dikatakan Rahman adalah layanan umum. Jadi menurutnya, fungsi
layanan lah yang harus lebih diutamakan, bukan dalam bentuk perusahaan.

“Kalau untuk proses penyembelihan dengan standar yang ditentukan oleh peraturan dan undang-
undang, termasuk kesejahteraan hewan, prosedur penyembelihan, itu sebaiknya dikelola oleh
instansi teknis yang menangani saja. Jadi tidak usah ada perusahaan,” jelasnya (**)

183 Views

Bugispos.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya