Cocoki Tauwwa, Giatkan Pelayanan Publik yang Prima, FMI Gelar Sosialisasi

10 September 2019 11:33
Cocoki Tauwwa, Giatkan Pelayanan Publik yang Prima, FMI Gelar Sosialisasi
Sosialisasi yang diselenggarakan oleh Fraksi Muda Indonesia ( FMI ) sebagai bentuk representasi dari upaya menggiatkan pelayanan publik yang prima.

 

 

BugisPos  —  Dalam tujuan mencapai pelayanan publik yang prima, membutuhkan peran serta masyarakat untuk bersama mengawal pelayanan publik yang ada di kota makassar.

Hal itu senada dengan digelarnya sosialisasi yang diselenggarakan oleh Fraksi Muda Indonesia ( FMI ) sebagai bentuk representasi dari upaya menggiatkan pelayanan publik yang prima.

Sosialisasi yang berlangsung dari pagi hingga siang hari ini di Kopizone, Senin 9 September 2019, menghadirkan pakarnya dari Ombudsman Kota Makassar yang notabene bertugas mengawasi pelayanan publik di kota makassar.

Komisioner Ombudsman Kota Makassar, Dr. Muhammad Irwan, S.H.,M.H. dalam melakukan telaah terhadap problematika pelayanan publik di Kota Makassar.

Doktor Muhammad Irwan pun menghadirkan 5 indikator utama yang akan diberlakukan sebagai mekanisme pelayanan publik di sektor instansi pemerintahan dan sektor swasta.

Dari kelimanya, mekanisme tersebut dilaksanakan dengan pendekatan preventif melalui sosialisasi, monitoring dan evaluasi untuk mendapatkan indeks capaian terhadap pelayanan publik.

Kegiatan ini pun dihadiri oleh Komisioner KIP Sulawesi Selatan, Kepala Dinas Dukcapil Kota Makassar, Dinas PU Kota Makassar, mantan Walikota Makassar periode 2014-2019, dan akademisi Unhas.

Dikutip siang tadi dalam menjawab pertanyaan audiens, Doktor Muhammad Irwan menjelaskan bahwa “Kita tidak menyebut kekeliruan dalam pelayanan publik itu sebagai sebuah penyakit, namun itu menjadi pola yang dinamis dalam mencermati bagaimana kemauan masyarakat dalam memperoleh pelayanan. Kemudian dari hal tersebut kita bisa mengacu pada beberapa regulasi yang terkait langsung untuk menerapkan kesesuaian tersebut, karena dianggap tidak mungkin ada bentuk pengabaian dalam bentuk maladministrasi serta Pelanggaran Etika Bisnis dilakukan apabila tidak ada koridor-koridor tertentu yang menekankan pelayanan publik yang prima. Ini bisa kita capai dengan kerja sama dan kerja keras agar berbagai bentuk laporan dan aduan yang masuk utamanya di OKM sendiri bisa diminimalisir melalui 5 kunci utama pada aspek sektoral yang menyeluruh pada pelayanan publik.

“Kedepannya diharapkan agar kegiatan-kegiatan serupa dilaksanakan rutin sehingga dapat menjadi fokus utama warga kota Makassar agar bisa lebih mendekat dan berperan aktif bersama dalam mengawal segala hal yang berkaitan dengan Pelayanan Publik.

Dijauhkannya jangkauan kita terhadap apa yang menjadi substansi dari Good Governance ialah Pelayanan publik adalah sebuah kekeliruan yang nyata. Masyarakat kita perlu di edukasi, bukan hanya peningkatan secara prosedural, namun juga harus mencapai pada hal yang substantif.- Izhal –

Bugispos.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya