Pemkot Makassar Tauwwa Tertinggi

11 September 2019 13:29
Pemkot Makassar Tauwwa Tertinggi

 

BugisPos — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar Rapat Monitoring dan Evaluasi Program Generik dengan sejumlah pejabat pada 4 daerah yang yang dipilih menjadi Pilot Project di daerah Provinsi Sul-Sel yaitu : Kota Makassar, Kabupaten Takalar, Kabupaten Maros dan Kabupaten Gowa. Rapat Monitoring terkait dengan realisasi program Monitoring Center for Prevention (MCP) dibuka Sekretaris Daerah Kota Makassar, M. Ansar di Ruang Rapat Sipakatau LT.II Kantor Balikota Makassar. Selasa (10/9/2019).

Rapat Monitoring Center for Prevention (MCP) dipimpin oleh Dwi Aprilia Linda dari Tim Korwil VIII Korsupgah KPK RI didampingi oleh Edi Suryanto Korwil Korsupgah Sultra. MCP merupakan kerangka kerja yang digunakan untuk memahami elemen-elemen risiko korupsi. Elemen tersebut dapat dikelompokkan berdasarkan sektor, wilayah, atau instansi yang rentan terhadap korupsi dan menerjemahkan pemahaman tersebut menjadi gambaran strategis dan prioritas rekomendasi yang akan memberikan arahan bagi upaya pencegahan korupsi. ada 8 Area Intervensi yaitu 1) Perencanaan dan Penganggaran APBD; 2) Pengadaan barang dan Jasa; 3) Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 4) Kapabilitas APIP; 5) Manajemen ASN; 6) Optimalisasi Pendapatan Daerah; 7) Manajemen Aset Daerah; dan 8) Tata Kelola Dana Desa.

Dalam acara tersebut Pemkot Makassar dihadiri oleh Inspektur Kota Makassar, Kepala BPKAD, Kepala Dinas PU, Kabag ULP, Kepala Bappeda, Sekretaris BKPSDMD, Plt. Kadis Pendidikan, Sekretaris Kominfo, Kepala DPMPTSP, Kabid ASET BPKAD, Sekretaris Dinas Kesehatan sedangkan dari 3 Kabupaten dihadiri Sekda dan Pejabat Eselon 2 berjumlah kurang lebih 200 orang.

Berdasarkan Progress Renaksi Korsupgah Sulawesi Selatan pada Sistem MCP Korsupgah KPK RI, Hari Selasa 10 Septemer 2019 adalah sebagai Berikut :
Pemkot Makassar dengan Capaian 62 %, Kabupaten dengan Capaian 48 %, Pemprov Sul-Sel dengan Capaian 49 %, Pemkab Gowa dengan Capaian 41 %, dan Pemkab Takalar dengan Capaian 39 %.

Di akhir acara Dwi Aprilia Linda dari KPK RI menghimbau agar setiap Admin MCP melaporkan setiap 2 Minggu ke Sekretaris daerah Kab/Kota progres masing-masing area Intervensi tersebut. (Zulfikar)

Bugispos.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya