Dirampingkan ki Kelembagaan OPD di Pemprov

03 October 2019 16:04
Dirampingkan ki Kelembagaan OPD di Pemprov
Andi Hasdullah

 

BugisPos –Restrukturisasi kelembagaan baru pemprov sulsel tinggal disyahkan.

Perampingan kelembagaan yang baru pemprov sulawesi selatan untuk menjawab efesiensi tatakelola pemerintahan termasuk tuntutan organisasi yang ramping tapi kaya fungsi sudah memasuki tahapan akhir untuk disyahkan dalam bentuk perda kelembagaan Pemprov Sulsel yang baru oleh DPRD dan Pemprov Sulawesi Selatan.

Andi Hasdullah dalam reliasenya ke media ini tanggal 03/10/19 mengatakan, bahwa finalisasi struktur baru kelembagaan pemprov sulsel terus berproses dan hingga saat ini sudah selesai tahap konsultasi dan verifikasi kemendagri telah menerbitkan surat fasilitasi ramperda tertanggal 23/09/19 yang ditanda tangani atas nama menteri dalam negeri dirjen otonomi daerah Drs Akhmal Malik, M.Si yang menyebutkan bahwa kelembagaan pemprov sulsel sudah memenuhi ketentuan yang berlaku.

Jadi tahapan berikutnya tinggal agenda pengesahan pemprov sulsel bersama dprd- saya kira dalam bulan oktober ini sudah bisa disyahkan-

Hasdullah menambahkan perampingan opd ini adalah bentuk konsistensi kebijakan pak Gubernur Nurdin Abdullah untuk terus menatakelola pemerintahan yang efisien dan efektif karena dengan perampingan opd ini maka pasti akan berdampak terhadap efisiensi anggaran daerah.

Jadi dari kelembagaan opd yang gemuk boros diperbaiki menjadi kelembagaan yang ramping efesien dan efektif-

Adapun fostur kelembagaan baru itu dibagi dalam tiga kelompok, pertama opd yang dilebur yaitu disbina marga, psda, ciptakarya tata ruang disatukan dalam dinas pekerjaan umum dan perumahan rakyat, dinas pertanin dan perkebunan, balitbanda melebur ke Bappeda, bagian humas dilebur ke diskominfo, bagian protokol dilebur ke biro umum, biro aset dilebur ke BPKAD, biro pembangunan terakomodir ke biro ekonomi dan dari 7 staf ahli menjadi 2 staf ahli.

Kedua opd baru meliputi dinas ketahanan pangan, biro pengadaan barang dan jasa, biro administrasi sekda, biro administrasi pimpinan, biro organisasi dan reformasi birokrasi.

Ketiga opd yang tak berubah meliputi dinas pendidikan, kesehatan, kebudayaan prawisata, perumahan kawasan permukiman dan pertanahan, perpustakaan dan arsip, pemuda dan olah raga, biro pemerintahan, biro kesra, kependudukan dan catatan sipil, lingkungan hidup, pemberdayaan perempuan dan anak, perizinan layanan terpadu, kehutanan dan rumah sakit labuang baji dan rumah sakit haji.

Dengan perampingan kelembagaan Pemprov Sulsel ini tentu diminta untuk berkinerja yang beorientasi hasil kerja nyata yang akan merealisasikan sejumlah program unggulan pro rakyat dan pelayanan publik yang makin baik menuju sulsel yang lebih maju dan lebih sejahtra. urai Hasdullah (Zulfikar)

Bugispos.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya