Pemprov Sulsel Incar ki Penghargaan Paritrana Tahun 2019

10 October 2019 20:34
Pemprov Sulsel Incar ki Penghargaan Paritrana Tahun 2019
Anugrah tersebut diserahkan kepada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang telah berhasil menyelenggarakan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

 

BugisPos – Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) bertekad untuk merebut penghargaan anugerah Paritrana tahun 2019. Penghargaan tersebut diinisiasi Kementrian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) dan BPJS Ketenagakerjaan.

Anugrah tersebut diserahkan kepada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang telah berhasil menyelenggarakan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Guna memuluskan target tersebut, Pemprov Sulsel telah melakukan kegiatan Sosialisasi penghargaan tersebut dan penguatan jaminan sosial ketenagakerjaan di Sulsel. Kegiatan tersebut diselenggarakan di Hotel Gammara, Kamis (10/10/2019).

Sekretaris Provinsi Sulsel, Abdul Hayat, mengatakan, bahwa Pemprov Sulsel telah menerbitkan berbagai regulasi yang mendukung program jaminan sosial. Di mana, regulasi tersebut juga menjadi poin penting dalam penilaian penghargaan Paritrana.

“Pihak Pemprov sendiri telah menerbitkan peraturan Gubernur nomor 135 tahun 2018 tentang pelaksanaan jaminan sosial bagi tenaga kerja melalui BPJS Ketenagakerjaan di Provinsi Sulsel dan peraturan nomor 34 Tahun 2014 tentang kewajiban persyaratan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dalam pemberian pelayanan perizinan dan non perizinan di Sulsel,” ungkapnya.

Abdul Hayat juga menyampaikan, bahwa Pemkab juga telah mengeluarkan surat edaran sekertaris daerah Provinsi Sulsel nomor: 440/4451/Disnakertrans perihal: penyelenggaraan program JKK dan JKM pegawai non ASN.

“Khusus non-ASN, melalui sosialisasi ini juga kita ingin menyamakan persepsi, karena masih terdapat keraguan atau dan perbedaan pemahaman di kabupaten kota mengenai perlindungan jaminan sosial bagi tenaga honorer, maka kami mengharapkan agar jajaran pemerintah daerah di kabupaten kota lainnya segera memberikan perlindungan Jaminan Sosial Tenaga Kerja bagi mereka,” tegas Abdul Hayat.

Deputi Direktur Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Sulawesi Maluku, Toto Suharto mengatakan, pihaknya bersama jajaran pemerintah daerah yang ada di Sulsel secara bertahap telah melakukan perluasan perlindungan non ASN.

“Data 30 Agustus 2019 memperlihatkan jumlah orang yang bekerja di Sulsel sebanyak 2.459.959 tenaga kerja, dan yang menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan sebanyak 1.030.721 atau 41.9 % termasuk kepesertaan Non-ASN sebanyak 89.498 Pegawai Non ASN,” jelas Toto Suharto.

Deputi Direktur Wilayah menyampaikan bahwa Penghargaan Anugerah Paritrana ini, disamping sebagai apresiasi terhadap kinerja provinsi dan kabupaten/kota, juga dapat mengembangkan sistem jaminan sosial di daerah masing-masing, sehingga amanah UUD 1945 dapat terwujud.

“Potensi masih sangat besar sehingga saya berharap pihak kami dan Pemprov Sulsel dapat bersinergi untuk mendorong terbitnya regulasi-regulasi lain di daerah agar semua Pekerja mendapatkan Hak Jaminan Sosial,” pungkas Toto Suharto. (syahrul)

Bugispos.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya