Pj Walikota : Pasti mi Sittiara Dapat Sanksi

06 November 2019 12:02
Pj Walikota : Pasti mi Sittiara Dapat Sanksi
Iqbal Suhaeb

 

BugisPos – Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah terkesan kecewa terhadap Pemkot Makassar terkait rencana mutasi. Masalahnya, Pemkot Makassar dalam proses persiapan mutasi pejabat yang kabarnya akan dilakukan secara besar-besaran, dikabarkan dikendalikan oleh Plt Kepala BKPSDMD Sittiara Kinang, tanpa melakukan konsultasi yang intens dengan Pemprov Sulsel. Padahal Pj Walikota yang memimpin kota Makassar pada saat ini adalah diangkat oleh gubernur. 

Gubernur Nurdin Abdullah menilai rencana mutasi tersebut bermasalah karena telah melampaui kewenangan Pemprov Sulsel. Gubernur mengungkapkan, rencana mutasi pejabat langsung dilaporkan ke Kementerian Dalam Negeri. Tanpa ada pemberitahuan ke pemprov. 

“Sampai sekarang laporan mutasi itu belum kita terima,” tegas Nurdin, Senin, 4 November.

Nurdin Abdullah menghendaki  Pj Wali Kota Makassar, Iqbal Suhaeb, bijak menyikapi persoalan ini. Urusan birokrasi, kata Nurdin, Senin, 4/11/19, semestinya harus melalui aturan dan mekanisme yang benar.

Di sejumlah media lokal memang sebelumnya Sittiara Kinang menyatakan, bahwa proses untuk melakukan mutasi memiliki tahapan tersendiri. Sebelum mutasi, terlebih dahulu dilaksanakan job fit. Diakatakan, pengajuan materi mutasi belum disetor ke Pemrov Sulsel. Sejauh ini prosesnya masih mengajukan usulan melaksanakan job fit.

”Kita mengajukan job fit ke Kemendagri, tetap melalui Pemprov Sulsel. Tapi, kan bukan gubernur yang jawab, harus Kemendagri yang jawab (disetujui atau tidaknya melakukan job fit),” tutur Sittiara seperti dikutip dari FAJAR, Selasa pekan lalu.

Dengan mengenyampingkan kewenangan gubernur Sulsel dalam proses mutasi ini, Pj Walikota Iqbal Suhaeb menyatakan dirinya kecewa terhadap sikap yang dipertontonkan Sittiara. Karena itulah dirinya menyatakan akan segera memberikan teguran atau sanksi kepada Plt Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Makassar, Sittiara Kinnang. Teguran itu terkait mutasi yang dilakukan tanpa meminta izin Pemrov Sulsel.

”Saya akan lihat sejauh mana pelanggarannya. Akan dibicarakan dahulu,” kata Iqbal. 

Terkait sanksi terhadap bawahannya tersebut, Iqbal mengatakan akan mempelajari jenis sanksi sesuai pelanggaran. 

“Namun saya pastikan akan dapat sanksi,” tegas Iqbal (**)

Bugispos.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya