Warga Bonto Makkio Pertanyakan ki “Perda Halal” ke Sri Rahmi

08 November 2019 00:12
Warga Bonto Makkio Pertanyakan ki “Perda Halal” ke Sri Rahmi
Legislator PKS Sulsel, Hj Sri Rahmi menanggapi kerisauan warga Bonto Makkio kecamatan Rappocini kota Makassar

 

BugisPos — Masyarakat Sulsel berhak merasa aman dalam mengkonsumsi makanan yang beredar di Sulsel dengan hadirnya Perda (Peraturan Daerah) Pembinaan dan Pengawasan Peredaran Barang Halal.

Legislator PKS Sulsel, Hj Sri Rahmi menanggapi kerisauan warga Bonto Makkio kecamatan Rappocini kota Makassar terhadap maraknya peredaran makanan yang tidak berlabel halal, “sudah ada Perda Pembinaan dan Pengawasan Peredaran Barang Halal, yang tidak berlabel halal akan disanksi,” jelasnya. Rabu, (6/11/2019) kemarin.

Dihadapan peserta reses, Hj Sri Rahmi yang kerap disapa Bunda, meminta kepada seluruh pihak agar berperan aktif mengkapanyekan kepada pelaku usaha (kuliner) agar segera mendaftarkan usahanya untuk mendapatkan sertifikat halal.

Ia juga mengaku, turut merancang peraturan daerah itu.

“Mohon do’a dan dukungannya semoga tahun ini, perda tersebut dapat disahkan,” harapnya.

Lebih lanjut Bunda mengatakan, aturan ini sangat ditunggu oleh masyarakat. Adanya Perda ini, pemerintah harus turun melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap barang yang beredar di Sulsel, memastikan bahwa barang tersebut halal dikonsumsi oleh masyarakat.

“Kecuali dia menjual produk non halal, wajib mencantumkan label non halal,” pinta Bunda.

Selain itu, “Perda ini juga mengamanatkan kepada pemerintah provinsi selain membentuk lembaga pemeriksa halal, pemerintah harus menjadi fasilitator pengadaan sertifikasi halal bagi pelaku usaha kecil,”jelas wanita kelahiran Bantaeng itu.

“Kita berharap kabupaten/kota juga dapat mengikuti membuat lembaga pemeriksaan produk halal,” pangkasnya.(Maman)

Bugispos.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya