Ini mi Pendapat Bang Doel Terkait Pilkada Langsung dan Tak Langsung

BugisPos — Perdebatan di ruang publik.
terkait isu pilkada tetap dipilih secara langsung atau tak langsung melalui pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menarik untuk direspon dalam merumuskan dan mengevaluasi kebijakan Pilkada yang sudah di jalani bangsa ini dalam kita berdemokrasi memilih pemimpin daerah saat ini.

Kadis Kominfo-SP Provinsi Sulsel, Andi Hadullah melakui rilisnya ke BugisPos menjelaskan bahwa untuk memajukan daerah maka dibutuhkan kepala daerah yang berkualitas, memiĺiki kompetensi tinggi, memiliki integritas yang baik, sangat peduli, pro rakyat, memiliki jaringan yang luas dan mampu mendorong daya saing daerah yang berujung dia mampu mengakselarasi menghadirkan kesejahtraan rakyat.

“Jadi sesungguhnya tak ada daerah yang tertinggal yang ada adalah pimpinan daerah yang yang tak kompeten jadi barriernya ada sama pemimpinnya,” tandasnya.

Pertanyaan selanjutnya adalah apakah memilih pemimpin daerah tetap dilakukan secara langsung ataukah dilakukan secara tak langsung dengan memilih melalui DPRD saja.

Menurut pendapat hasdullah yang penting dulu ditahapan awal yaitu bagaimana parpol kita siapkan atau mengusung calon pemimpin daerah yang hebat teruji dan mumpuni.

“Karena yang kita lihat adalah calon pemimpin daerah yang ditawarkan ke publik untuk dipilih adalah figur yang biasa saja, figur yang pas-pasan, selanjutnya kita berharap seleksi calon pemimpin pada parpol itu berintegritas sehingga semua calon yang ditawarkan untuk dipilih adalah pemimpin yang hebat sehingga siapapun pada ahirnya yang terpilih tetap hadir pemimpin yang dapat memajukan daerah dan sejahtrahkan rakyatnya,” ulas Kadis Kominfo yang akrab disapa Bang Doel ini.

Lanjut kemudian, “kelemahan pada pilkada langsung adalah ruang efek money politik karena kondisi rakyat kita yang relatif masih miskin, pendidikan yang terbatas sehingga sangat rentang dengan politik uang, siapa calon yang banyak uang mampu sogok rakyat maka sangat berpotensi keluar sebagai pemenang sehingga ketika nanti terpilih susah menjadi pemimpin daerah yang kredibel karena kembalikan modal pilkada itu selalu membayangi.”

Terkait isu money politik itu maka harus ada regulasi yang kuat dan ditegakkan memberi hukuman berat kepada setiap calon yang terbukti melakukan politik uang baik pada proses rekruitmen parpol maupun pada saat menjadi calon, tahapan ini harus ditegakkan dan pada saat bersamaan masyarakat pemilih terus dicerdaskan untuk mampu memilih pemimpin daerah yang amanah, profesional dan berkualitas.

Mengenai pandangan AH terkait pemilihan tak langsung dipilih melalui DPRD mengatakan, “kita kan sudah pernah juga ada pengalaman seperti itu tapi apa yang terjadi disitu juga terjadi pemilihan dagang sapi dan cara-cara seperti itu masyarakat luas tahu sehingga masyarakat berusaha mencabut mandatnya dan memilih untuk memilih sendiri pemimpinnya seperti regulasi pilkada yang ada saat ini.”

“Jadi tatakelola pilkada langsung atau tak langsung memang terus bisa menjadi pilihan tapi kuncinya adalah ada ditahapan kualitas proses bagaimana melahirkan pimpinan daerah yang baik itu. Sebagian besar masyarakat kita tidak mau lagi berulang pilkada tak langsung melalui DPRD itu terjadi dengan cara pemilihan dagang sapi yang mencederai proses demokrasi yang telah dan sedang kita terus perbaiki kualitasnya,” jelasnya lengkap.

Kita tentu berharap pilkada di indonesia makin berkualitas, berintegritas, makin bermutu sehingga dapat melahirkan pemimpin daerah yang hebat yang mampu memajukan daerah, memajukan indonesia menjadi negara yang besar maju dan sejahtera rakyatnya,” tambah Hasdullah

“Parpol yang baik akan melahirkan pemimpin yang baik karena parpol itu yang meproduksi pemimpin daerah, jadi parpol harus ikut bertanggung jawab atas lahirnya pimpinan daerah itu, kecuali calon pilkada yang berasal dari dukungan independen non parpol,” Kunci Bang Doel. (R/One)