Tomy Satria : Program Kemiskinan Harus ki Berdasarkan BDT

05 December 2019 12:43
Tomy Satria : Program Kemiskinan Harus ki Berdasarkan BDT

 

BugisPos.- Masih ingat perdebatan di media sosial terkait jumlah orang miskin di Bulukumba yang dinilai simpang siur? . Bahwa data jumlah orang miskin di Bulukumba berbeda antara yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan Basis Data Terpadu (BDT) yang dikeluarkan Kementerian Sosial RI tahun 2015. Instansi BPS merilis jumlah orang miskin Kabupaten Bulukumba tahun 2018 sebesar 31.250 jiwa atau 7,48 persen dari jumlah penduduk, kemudian BDT Bulukumba ditetapkan sebesar 137.992 jiwa. Lalu data mana yang benar, atau data mana yang harus diikuti?.

Wakil Bupati Bulukumba Tomy Satria Yulianto, menyinggung persoalan data orang miskin saat memimpin rapat koordinasi penanggulangan kemiskinan, di aula kantor Bappeda, Rabu (4/12).

Tomy berharap, ASN dapat memahami dan tidak ikut bingung atas polemik persoalan kedua data tersebut.
Jika salah memahami data, kata Tomy, maka akan berakibat pada salah perencanaan dan salah mengeksekusi. ” Jadi data BDT, sebagai skala intervensi oleh pemerintah yang menempatkan masyarakat dengan pendapatan atau tingkat kesejahteraan 40 persen ke bawah. Data ini selanjutnya dikategorisasi menjadi Desil 1 (Sangat Miskin), Desil 2 (Miskin) Desil 3 (Rentan Miskin) dan Desil 4 (Rawan Miskin) yang peruntukannya untuk intervensi program,” sebut Tomy.

Sementara data BPS, lanjut Tomy adalah data yang diberikan mandat oleh negara untuk merilis angka persentase kemiskinan yang diukur dari tingkat kesejahteraan 10 persen ke bawah atau kategori sangat miskin.

Menurutnya, Data BPS adalah ukuran performence bagi pemangku kepentingan, bagi pemerintah, apakah interversi program yang dilaksanakan oleh pemerintah tepat sasaran berdasarkan  data BDT tersebut, betul-betul menurunkan angka kemiskinan yang dipotret oleh BPS tersebut.

“Jadi data ini tidak bisa diperdebatkan, oleh karena data BDT untuk intervensi program pemerintah supaya tepat sasaran, sedangkan data BPS memotret tingkat kemiskinan dari tahun ke tahun,” kata Tomy .

Dalam data BDT juga tidak semuanya adalah orang miskin, karena yang masuk di kategori Desil 3 dan Desil 4 adalah rentan miskin dan rawan miskin atau belum terkategori miskin. Akan tetapi warga yang masuk pada Desil 3 dan 4 tetap harus diintervensi oleh pemerintah agar tidak jatuh pada Desil 1 atau 2.

Menurutnya, kalau tidak ada intervensi yang jelas dan berkesinambungan terhadap pengentasan kemiskinan, maka yakin dan percaya penurunan kemiskinan tidak akan tercapai. Oleh karena program-program seperti Rastra, JKN, KIS, PKH yang diberikan kepada masyarakat selama ini hanya untuk kepentingan bertahan saja atau survive.

“Kita hanya berupaya mengurangi pengeluaran masyarakat, namun lupa bahwa rumus menurunkan kemiskinan itu selain mengurangi bebannya tapi juga harus ditambah pendapatannya,” sebut Wakil Bupati seperti dirilis Humas Pemkab Bulukumba.

Jika tidak dibarengi dengan program yang menambah pendapatan masyarakat, maka yakin mereka akan tetap miskin. Makanya, dia minta OPD serius melaksanakan program kegiatan yang mendorong meningkatnya pendapatan masyarakat dan memastikan orang yang diintervensi dalam program tersebut masuk dalam data BDT.-*Suaedy.-

Bugispos.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya