HTTP Status[404] Errno [0]

Jangki Mutilasi Informasi Masyarakat

17 January 2020 08:39
Jangki Mutilasi Informasi Masyarakat
Ilustrasi

BugisPos — Di awal kepemimpinan Gubernur Sulsel, Prof.Dr.H.M.Nurdin Abdullah, M.Agr mengatakan bahwa setiap perkembangan pembangunan di daerah harus diketahui oleh masyarakat.

Salah satu cara untuk mengetahui perkembangan pembangunan atau informasi di suatu daerah adalah melalui media, baik itu media televisi, suara, cetak ataupun media online.

Karena penyampaian informasi kepada publik adalah hak masyarakat, karena mereka membayar pembangunan daerahnya dari pajak atau retribusi yang ditarik oleh pemerintah yang dijadikan anggaran berupa APBN atau APBD, jadi menjadi kewajiban pemerintah untuk menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat yang membiayai pembangunan tersebut.

Hak rakyat untuk mengetahui informasi itu melalui media resmi, karena itu adalah uang mereka, jadi pemerintah jangan menyunat informasi ke masyarakat.

Hal ini diungkapkan oleh salah satu penggiat media online di Makassar ketika ditemui di kantornya, pada Kamis (16/1/2020).

Namun himbauan gubernur itu, jauh panggang dari api dengan praktek yang ditunjukkan di Pemkot Makassar, karena ada sebagian besar OPD yang tidak memasukkan anggaran publikasi media pada anggaran mereka di tahun ini.

Entah apa yang ada di benak para pengambil keputusan di Pemkot Makassar sehingga menghapus mata anggaran media ke sebagian besar OPD.

Ini berarti mereka memutilasi informasi kepada masyarakat yang merupakan hak mereka. Masyarakat berhak tahu dikemanakan uang mereka dibelanjakan, untuk apa uang mereka selama ini yang ditarik oleh pemerintah, ini harus dijawab dengan pemberian informasi kepada mereka.

Informasi kepada masyarakat/publik ini di lindungi oleh UUD pasal 28 F serta UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi publik.

Adapun tujuannya dibuat undang-undang ini adalah :
1. Menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik.
2. Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik.
3. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik.
4. Mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan.
5. Mengetahui alasan kebijakan publik yang memengaruhi hajat hidup orang banyak
6. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan/atau meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

Menilik dari tujuan dibentuknya undang-undang tersebut, peran media sangat dibutuhkan sebagai penyambung lidah masyarakat ke pemerintah serta penyambung informasi pemerintah ke masyarakat, namun hal ini tidak bakal terwujud, apabila kerja sama antara media dan pemerintah dikesampingkan.

Bugispos.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya