HTTP Status[404] Errno [0]
Bugispos.com BugisPos -- Menanggapi keluhan warga sekitar Tempat Pembuangan Akhir (TPA) terkait longsoran sampah yang merusak areal persawahan, sejumlah anggota DPRD Kota Makassar dari Komisi C menyambangi tempat tersebut.

"Kita ke TPA karena ada laporan warga tanahnya sudah tertimbung oleh sampah," ucap anggota Komisi C DPRD Kota Makassar, Nasir Rurung, Senin (20/1/2020).
03 April 2020 11:04

Anggota DPRD Makassar Apresiasi ki Keluhan Warga TPA

Senin, 20 Januari 2020 20:00
Anggota DPRD Makassar Apresiasi ki Keluhan Warga TPA
Anggota DPRD Makassar dari Komisi C menyambangi TPA Antang

BugisPos — Menanggapi keluhan warga sekitar Tempat Pembuangan Akhir (TPA) terkait longsoran sampah yang merusak areal persawahan, sejumlah anggota DPRD Kota Makassar dari Komisi C menyambangi tempat tersebut.

“Kita ke TPA karena ada laporan warga tanahnya sudah tertimbung oleh sampah,” ucap anggota Komisi C DPRD Kota Makassar, Nasir Rurung, Senin (20/1/2020).

Menurut Nasir, longsoran sampah TPA Antang ada juga yang jatuh ke lahan garapan warga seperti sawah.

“Sawah dua petani sudah tak bisa ditanami karena air limbah TPA sudah mencemari persawahan yang mengakibatkan petani gatal-gatal ketika turun di sawahnya,” jelas Nasir.

Selain Nasir, dua anggota Komisi A DPRD Kota Makassar juga ikut mengunjungi TPA Antang. Mereka adalah Kasrudi dan Azwar.

Dalam kesempatan itu, Kasrudi memastikan bahwa pihaknya akan meminta dinas terkait untuk memindahkan sampah yang menimbun lahan milik warga tersebut.

“Lahannya orang yang ditempati, jadi menurut kami agar dinas terkait itu segera melakukan (tindakan),” tuturnya.

Kasrudi mengaku masih akan melakukan pembicaraan terkait hal ini. DPRD kata dia masih ingin mendengarkan keterangan beberapa pihak, baik dari pemerintah maupun dari warga.

“Sebelum itu kami mau lihat sebenarnya alasnya, kejelasan alas haknya,” terang Kasrudi.

Menurutnya, selama masyarakat punya alas hak dan sah sebagai pemilik lahan tersebut, maka pemerintah harus mengkoordinasikan ke warga dan segera memindahkan sampah itu.

Dewan juga meminta adanya kompensasi terhadap warga yang lahannya tertimbun oleh material sampah. Sebab beberapa lahan menurut legislator Gerindra itu tidak bisa lagi digunakan oleh warga.

“Harusnya pemerintah kota memberikan kompensasi. Karena tidak bisa lagi terpakai lahannya orang,” ujar Kasrudi.

Ia berharap, sesegera mungkin data-data alas hak serta sertifikat bisa terhimpun dari masyarakat terdampak. Hal ini guna mempercepat proses penyelesaian.

“Warga yang punya alas hak segera lengkapi, dan pemerintah kota memberikan kompensasi kepada warga,” sambung dia.

Pihaknya mengaku akan melakukan tindak lanjut dalam waktu dekat agar masalah sesegera mungkin dapat diselesaikan. (**)

Author : Arone D. Awing

Loading Comment
BERITA LAINNYA
POPULAR

JUMAT , 26 JULI 2024