Ini mi Target Dinas Perdagangan dan Perindustrian Sidrap 2020

21 January 2020 15:12
Ini mi Target Dinas Perdagangan dan Perindustrian Sidrap 2020
Perda tersebut menjadi acuan dalam mewujudkan ki industri daerah sebagai pilar dan penggerak ekonomi daerah.

 

BugisPos — Dalam rangka pengembangan Industri Kecil Menengah (IKM) di Kabupaten Sidengreng Rappang, diperlukan mi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK) yang tertuang ki dalam Perarutan Daerah RPIK.

Perda tersebut menjadi acuan dalam mewujudkan ki industri daerah sebagai pilar dan penggerak ekonomi daerah.

Demikian disampaikan Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Sidrap, Ahmad Dollah, saat menjadi pembina upacara Senin (20/1/2020) di Lapangan Kompleks SKPD Sidrap.

“Salah satu syarat untuk mendapatkan alokasi anggaran pembangunan sentra IKM dari DAK, daerah harus punya ki Perda Rencana Pembangunan Industri Kabupaten dan lahan pemda yang bersertifikat, sambung Ahmad.

Untuk itu, Ahmad menargetkan ki tahun 2020 ini akan dibentuk mi Perda RPIK Kabupaten Sidrap,” Sekarang sudah tahap penyusunan naskah akademik mi, Insya Allah Maret atau April memasuki mi tahap pembahasan di DPRD,” lontarnya.

Ditambahkannya, tahun 2021 mendatang lewat aplikasi Krisna (Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran) akan diusulkan pembangunan sentra IKM pengolahan kacang mente di Lainungan yang terintegrasi dengan rest area Tikungan Nona-Nonae.

Di bidang kemetrologian, tahun 2020 ini Sidrap juga diharapkan ki sudah bisa mengolah Unit Metrologi Legal (UML) secara mandiri. Hal itu karena peralatan dan SDM yang dibutuhkan sudah memadai ki untuk UML mandiri.

“Selama ini dikerjasamakan dengan kabupaten lain yang sudah punya UML, diharapkan ki setelah mengelola UML secara mandiri dapat meningkatkan mi PAD kita,” urai Ahmad lagi.

Sementara itu, Ahmad yang dilantik menjadi Kadis Perdagangan dan Perindustrian Sidrap sepuluh hari lalu juga memaparkan tugas pokok instansi yang dipimpinnya.

“Di bidang perdagangan, Kami mengendalikan dan mengawasi mi ketersediaan bahan kebutuhan pokok dan barang penting lainnya, meliputi jumlah yang cukup, mutu yang baik dan harga yang terjangkau,” terang Ahmad.

Pemerintah pusat dan pemerintah daerah, imbuhnya, memiliki kewenangan dan tugas meningkatkan dan mengamankan ki produksi, mengembangkan sarana produksi dan infrastruktur, mengatur perdagangan antar pulau dan membina pelaku usaha.

“Untuk bidang perindustrian, tupoksi Kami menumbuhkan wirausaha baru, melakukan pembinaan industri kecil menengah, melakukanki fasilitasi akses perbankan, fasilitasi hak intelektual dan sertifikasi halal,” tutupnya.

Penulis : Suriady

Bugispos.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya