Gigit Jari mi Mediayya Kodong, TGUPP Hapus Anggaran Publikasi di OPD

01 April 2020 23:18
Gigit Jari mi Mediayya Kodong, TGUPP Hapus Anggaran Publikasi di OPD
Umar Arif Ruhma,SH

BugisPos — Sejumlah pemimpin Media di provinsi Sulsel ini hanya bisa gigit jari menghadapi kebijakan yang dilakukan Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) Sulsel, yang tega-teganya menghapus anggaran publikasi di semua organisasi perangkat daerah (OPD), kecuali di Diskominfo Sulsel.

Tim Investigasi BugsPos yang diturunkan ke lapangan, menemukan informasi di sejumlah OPD, bahwa semua surat penawaran kerjasama dari perusahaan terpaksa harus ditolak, karena anggaran publikasi dihapus oleh TGUPP.

Padahal, keluh seorang kepala OPD, anggaran publikasi bagi kantornya itu sangat penting, sebab gubernur sendiri mengaruskan agar semua kegiatan OPD dipublis agar masyarakat dapat mengetahui kegiatan seperti apa yang dilakukan oleh OPD.

Masalanya ialah TGUPP yang sebenarnya ditugasi gubernur untuk percepatan pembangunan di Sulsel, malah menghapus anggaran publikasi. Bahkan sejumlah mata anggaran lainnya yang maha penting juga dihapus. Dan OPD tidak bisa bikin apa-apa karena TGUPP telah bertindak terlalu jauh sampai mengatur-atur anggaran OPD segala.

“Saya sangat mendukung bila TGUPP ini dibubarkan saja sebab faktanya bukannya membantu gubernur, tapi malah mengambil alih kewenangan OPD dalam penganggaran, sehingga jadinya justeru cenderung merusak reputasi gubernur” kata kepala OPD yang minta namanya tak dipublis ini.

Umar Arif Ruhma,SH pemimpin umum Koran Inspirasi Rakyat mengatakan, kesalahan besar telah dilakukan TGUPP yang menghapus anggaran publikasi di OPD di luar Diskominfo. Masalahnya, Diskominfo itu hanya sebatas menganggarkan publikasi kegiatan gubernur, wagub dan sekda.

Kalau kegiatan OPD yang jumlahnya cukup banyak itu, harus dianggarkan tersendiri oleh OPD masing-masing. Sebab mereka di OPD ini juga perlu mempublis kegiatan mereka ke masyarakat sebab mereka menggunakan anggaran negara.

“Saya heran dengan cara TGUPP seperti itu, padahal mereka itu dipercaya oleh gubernur lantaran kehliannya di kampus. Mereka itu harus dapat menahami kondisi lapangan” kata Umar.

Menurut Umar, sudah seharusnya gubernur segera membubarkan TGUPP dan gajinya digunakan saja membiayai program penanggulangan dampak Covid-19 yang saat ini sangat dibutuhkan masyarakat.

Umar mencontohkan TGUPP DKI Jakarta. Mereka itu TGUPP nya hanya sebatas pendampingan di OPD dalam proses penganggaran dan pelaksanaannya di lapangan. Kewenagan penganggaran tetap pada OPD sebab mereka OPD yang memang lebih mengetahui kebutuhan anggarannya seperti apa. Bukan orang yang tidak paham yang datang mengatur apa yang OPD butuhkan.

“Ya akibatnya di Pemprov Sulsel justeru anggaran media dihapus oleh TGUPP padahal dampaknya pasti mengarah ke gubernur” kata Umar.

Dikatakan, sasaran tembak media pastilah arahnya ke gubernur. Bukan ke TGUPP (azis/adi)

Bugispos.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya