Instruksi Mendagri Sikapi Covid-19, Jangan ki Matikan Dunia Usaha

09 April 2020 12:30
Instruksi Mendagri Sikapi Covid-19, Jangan ki Matikan Dunia Usaha
 Mendagri Tito Carnavian

BugisPos — Dunia usaha di negeri ini sungguh terpuruk akibat wabah virus corona Covid-19, yang sudah menyerang Indonesia dalam sebulan terakhir.

PHK berlangsung besar-besaran akibat banyak perusahaan yang memutuskan menutup usaha mereka, atau mereka ditutup pemerintah untuk sementara sambil berharap agar serangan wabah Covid-19 ini segera berakhir.  

Akibat serangan virus ini, dan matinya geliat sejumlah bisnis, menimbulkan gelombang PHK dan merumahkan ribuan karyawan tanpa kejelasan soal gaji dan tunnjangan lainnya bagi mereka.

Namun tentu saja dengan banyaknya karyawan swasta di PHK dan dirumahkan, adalah menjadi tugas Dinas Ketenagakerjaan di daerah masing-masing, bagaimana menangani masalah ini dengan baik.

Masalahnya kemudian ialah, masih banyak usaha yang mencoba bertahan hidup di tengah badai virus corona. Mereka sangat dibutuhkan kehadirannya oleh masyarakat, tetapi kemudian masalahnya, pemerintah daerah setempat yang terlihat stres, bukannya menjaga usaha yang masih bisa jalan, tetapi malah mematikan usaha mereka. Ada yang dibatasi jam operasionalnya, bahkan ada yang ditutup oleh pemerintah. 

Di kota Makassar, ibu kota Sulsel, ada kelompok usaha yang dibatasi jam operasional padahal mereka masih bisa bertahan hidup.  Kelas warkop saja oleh pemerintah daerah di Makassar dibayang-bayangi terus sehingga mereka risih membuka usahanya, dan akhirnya tutup. Ada juga yang memang jelas-jelas ditutup berdasarkan edaran Pj Walikota, seperti tempat hiburan dan sejenisnya, termasuk usaha refleksi. Padahal mereka ini masih bisa beroperasi yang tentunya membutuhkan proteksi dari pemerintah daerah kota Makassar.

Melihat kondisi yang sungguh tidak kondusif ini, terlihat sikap pemerintah daerah terkesan kaget menghadapi situasi. Mereka panik, lantas menekan pengusaha agar membatasi jam operasional usaha mereka. Bahkan menutupnya melalui surat edaran dengan dasar wabah Covid-19.

Terkait hal itu, Mendagri Tito Karnavian mengeluarkan instruksi kepada seluruh gubernur, bupati dan walikota di seluruh Indonesia, tentunya termasuk kota Makassar dan Sulsel, agar mereka tetap dapat menjaga supaya dunia usaha bisa tetap hidup.

Usaha yang ada di daerah harus dijaga agar mereka bisa tetap hidup.  Mendagri menginstrusikan, agar Pemda memproteksi masyarakat setempat dari wabah virus corona, agar dunia usaha tetap bisa berjalan.

Mendagri menginginkan, agar pemerintah daerah setempat harus turun langsung di tengah masyarakat melakukan proteksi. Maksudnya ialah, pemerintah hadir di tengah kegiatan usaha, untuk memastikan masyarakat yang masuk ke tempat usaha, dalam keadaan normal tidak terpapar virus corona.

Caranya, pemerintah berada di sekitar kegiatan usaha, memeriksa suhu badan setiap pengunjung, memeriksa kondisi keehatan para pekerja di usaha tersebut, membagikan masker pengaman kepada yang belum punya masker, dan mensosialisasikan jarak antara satu orang dengan orang lain. 

Dengan pola seperti ini, pemerintah bisa lebih mudah mendeteksi orang-rang yang terjangkit virus corona, dan segera mengisolasi mereka yang kedapatan punya tanda-tanda terjangkit virus corona. Membawa mereka ke rumah sakit yang sudah disediakan pemerintah untuk diisolasi.

Bukannya menyuruh mereka kembali ke rumah mengisolasi diri. Siapa yang bisa mengawasi pergerakan mereka yang kena virus corona, bila hanya mereka disuruh pulang ke rumah mengisolasi diri. Hal itu dapat berarti pemerintah setempat tidak bekerja sebagaimana mestinya.

Karena itulah Mendagri menginstruksikan agar pemerintah daerah mengalihakan anggaran mereka untuk dialokasikan ke kegiatan proteksi masyarakat, selain membiayai penanganan korban yang terjangkit virus corona.

Instruksi Mendagri

Instruksi Mendagri no. 1 tahun 2020 tertanggal 2 April 2020, tentang pencegahan penyebaran dan percepatan penanganan corona virus disease 2019 di lingkungan pemerintah daerah 

Instruksi ini, ditujukan ke gubernur dan bupati/walikota, 

untuk melakukan percepatan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran tertentu (refocusing), dan atau perubahan alokasi anggaran yang digunakan secara memadai untuk meningkatkan kapasitas :

  1. Penanganan kesehatan dan hal-hal lain terkait kesehatan.
  2. Penanganan dampak ekonomi terutama menjaga agar dunia  

      usaha daerah masing-masing tetap hidup. 

  1.   Penyediaan jaringan pengamanan sosial/social safety net 

Pada poin 1 sub b ini, sangat jelas Mendagri menginstrusikan agar pemerintah daerah menjaga kelangsungan hidup dunia usaha, agar dunia usaha bisa tetap hidup. Bukannya membatasi atau bahkan menutup usaha mereka, tanpa usaha perlindungan dari pemerintah daerah setempat agar mereka dapat tetap bisa berjalan.

Penulis : (adi/azis)

Editor ; Zhoel

Bugispos.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya