HTTP Status[404] Errno [0]

Panra’mi Tauwwa, Pelanggar PSBB di Makassar Diancam Pidana

17 April 2020 19:18
Panra’mi Tauwwa, Pelanggar PSBB di Makassar Diancam Pidana
Pj Walikota Makassar Iqbal Suhaeb

BugisPos — Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang akan efektif dilaksanakan di kota Makassar mulai Jumat, 24/4/20, diancam hukuman pidana bagi yang melanggar.

Hal itu dikemukakan Pj Walikota Makassar Iqbal Suhaeb kepada media di Makassar, Jumat, 17/4/20.

Iqbal mengatakan, sebelum PSBB ini efektif diberlakukan,

ada masa sosialisasi dan percobaan PSBB, akan berlangsung 7 hari ke depan. Pas masuk tanggal 24/4/20, sudah dilakukan penindakan dengan jerat pidana.

“Jadi hari ini sampai 23 April adalah masa sosialisasi dan percobaan. Di masa ini masih ada teguran bagi pelanggar,” kata Iqbal.

“Pokoknya mulai 24/4/20 tidak adami teguran tapi langsungmi penindakab. Aparat yang akan langsung bertindak terhadap para pelanggar aturan main ini” tegas Iqbal.

Menurur Iqbal, ada ancaman pidana jika aturan main selama PSBB dilanggar. Dirinya berharap seluruh aturan dijalankan sebagai langkah proteksi diri dari penyebaran Covid-19.

Iqbal menjelaskan, pemerintah akan memberikan sanksi tegas sesuai yang berlaku dalam Perarturan Kementerian Kesehatan No.9 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSSB). Di mana sanksi pidana maksimal 1 tahun atau denda 100 Juta.

“Sanksi tegas, sesuai Undang-Undang (UU) yang berlaku, Undang-Undang Karantina, Undang-Undang transportasi, Undang-Undang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang kepolisian,” kunci Iqbal Suhaeb.

Hanya saja Pemerintah Kota Makassar masih tengah menggodok Peraturan Wali Kota (Perwali) PSBB. Perwali ini diharapkan rampung dalam 1-2 hari ke depan.

Kata Iqbal, nanti ditindaklanjuti dengan keputusan Wali Kota, yakni juknis dan Standar Operasional Prosedur (SOP) nya.

Menurut Iqbal, PSBB adalah penegakan hukum. Sehingga harus ada kejelasan aturan yang bisa disosialisasikan sebelum diterapkan.

Pihaknya tidak ingin pelaksanaan PSBB berjalan tidak maksimal.

“Artinya jangan sampai ada wilayah yang menjalankan dan ada yang tidak,” katanya.

Penulis : (adi/Zhoelfikar)

Bugispos.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya