HTTP Status[404] Errno [0]

Bastian Lubis: Prof Djohermansyah itu Asbun ji Saja

26 April 2020 06:18
Bastian Lubis: Prof Djohermansyah itu Asbun ji Saja
Bastian Lubis

BugisPos — Bastian Lubis, SE, MM, Rektor Universitas Patria Artha yang merupakan salah satu pengamat pemerintahan di Sulsel ini, menanggapi panas pernyataan pakar otonomi daerah Prof Djohermansyah Djohan, yang dipublis di sejumlah media tentang surat tugas ketua DPRD Sulsel yang diteken gubernur tertanggal 24/4/20.

Menurut Bastian Lubis, pada dasarnya semua orang awampun tahu kalau jabatan Gubernur dan Dewan adalah mitra sejajar atau setara, sehingga ada check and balance atau kontrol. Dalam menjalankan aturan yang sudah ditetapkan salah satunya masalah anggaran daerah/APBD.

Dikatakan, masalah Surat Tugas Gubenur yang memerintahkan Ketua Dewan adalah tidak relevan, karena dewan atau legislatif itu bukan anak buahnya gubernur atau eksekutif.

Ini sudah keterlaluan kan ada sfaf khususnya plus TGUPP yang semuanya rata-rata guru besar, masa bosnya bisa salah menandatangani surat, dimana mereka semuanya kata Bastian.
Mengenai komentar dari mantan Dirjen Otda Prof. Djohermansyah ini, menurut Bastian Lubis, lebih lucu lagi.

Katanya nggak ada yang salah…. karena gubernur adalah ketua gugus tugas percepatan pencegahan wabah Covid 19, dan ketua dewan adalah anggota dari gugus tugas tersebut, ini mantan ditjen Otda sudah pernah baca belum tuh SK Gugus Tugas Covid 19 di Sulsel … dimana tidak ada itu Ketua Dewan. Jadi anggota tim gugus covid 19… mohon maaf ya … kalau saya katakan bahwa beliau ini asbun saja dalam memberi penilaian. Untung sudah mantan kata Bastian.

Selanjutnya kata Bastian ; Dilihat isi dari ST Gubernur saja itu adalah surat penugasan untuk anak buahnya atau eksekutif yang biasanya dibuat. Bukan ditujukan untuk anggota gugus tugas. Capnya saja Kepala Daerah …. jadi semua ini jangan ditambah jadi lebih lucu lagi prof Djohan. Kalau ST Gubernur salah ya minta maaf dan segera diluruskan atau dicabut, selesai. Nggak usah diperpanjang tambah salah. Ibarat mau menegakkan benang basah mana bisa ..

Soal orang yang bukan ASN yang menangani pembuatan surat tugas tersebut, Bastian Lubis mengatakan ;
“Lha staf bukan ASN kok bisa ya… nah kalau ini terjadi tidak boleh staf tersebut dimarahi apalagi diberikan sanksi, karena yang bersangkutan tidak punya tanggungjawab apapun. Disini harus dilihat bahwa yang bertanggungjawab tetap pak gubernur. Kalau yang perlu dimarahi ya ketua TGUPP, karena itu surat balasan dari TGUPP, tempatnya para pakar. Kalau di cermati kejadian tersebut, dapat disimpulkan bahwa kegiatan birokrasi pemerintahan di pemprovinsi Sulsel tidak berjalan sebagaimana mestinya. Kasihan juga ya surat ketua dewan ke pemprov dikonsepkan jawabannya oleh staf TGUPP yang bukan ASN. Ini luar biasa lucunya (una)

BugisPos Pakar otonomi daerah, Prof Djohermansyah Djohan, berpendapat heboh surat tugas Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah untuk Ketua DPRD Sulsel Andi Ina Kartika Sari tidak perlu diperpanjang.
Toh, tidak ada pelemahan legislatif dalam surat tugas yang kini ramai diperbicangkan di media sosial. Eks Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri ini juga menilai tidak ada penyimpangan atau kekeliruan dalam surat tugas tersebut.
Menurut dia, komentar-komentar miring ihwal Gubernur Nurdin telah melemahkan fungsi legislatif disebutnya tidak beralasan alias ngawur.
Di tengah pandemi corona, semestinya seluruh pihak tidak malah ribut soal hal demikian. Harus dilihat latar di balik surat tugas itu yakni untuk mempercepat penanganan covid-19.
Gubernur Nurdin dinilainya bertindak sebagai Ketua Gugus Tugas Covid-19 Sulsel. Sedangkan legislator, termasuk Ketua DPRD Sulsel Andi Ina Kartika Sari dalam posisi sebagai bagian dari anggota gugus tugas.
Posisi gubernur itu kan sebagai ketua satgas, sebagai perpanjangan tangan presiden. Jadi bukan sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi Sulsel. Adapun ketua DPRD itu sebagai anggota gugus tugas percepatan penanganan covid-19, kata Prof Djohermansyah, Sabtu (25/4/2020).
Ia mengaku sudah membaca surat tugas yang heboh diperbincangkan itu. Tidak didapatinya ada kesalahan, apalagi upaya melemahkan legislatif. Diketahui surat tugas bernomor 162.1/2781/B.Pem.Otda itu berupa perintah agar Ketua DPRD Sulsel Andi Ina Kartika Sari yang merupakan anggota Gugus Tugas Covid-19 Sulsel untuk melakukan kunjungan pengawasan dan pemantauan di kabupaten/kota untuk mencegah penyebaran corona.
Ini sesuai dengan Keppres 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keppres 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (covid-19). Dalam Keppres ini disebutkan, gubernur posisinya sebagai perpanjangan tangan presiden terkait penanganan Covid-19. Jadi bukan sebagai kepala daerah provinsi Sulsel, kata Guru Besar IPDN dan Dirjen Otda 2010-2014 itu.
Dalam Keppres tersebut juga disebutkan, Kepala Kejaksaan Tinggi, Pangdam, Kapolda, dan Ketua DPRD adalah bagian dari anggota Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19.
Oleh karena itu, lanjutnya, sebagai ketua gugus tugas, gubernur membuat surat tugas kepada ketua DPRD untuk melakukan fungsi pengawasan bukanlah kesalahan.
Hal ini terkait upaya pencegahan dan penanganan penyebaran covid-19 di Sulsel, jelas Prof Djohermansyah.
Hal ini, lanjutnya juga berdasar Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Disebutkan bahwa dalam menyelenggarakan otonomi daerah mempunyai hak yaitu: mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan Undang-Undang Otonomi Daerah tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Ia juga berpandangan ketua DPRD menghormati posisi gubernur sebagai ketua gugus tugas percepatan penanganan covid-19. Oleh karena itu dibuatlah surat tugas supaya dapat arahan bagaimana melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap covid-19.
Surat tugas ini tidak menyimpang dari pedoman yang harus dilalui dalam rangka penanganan percepatan covid-19. Dengan demikian sebagai peristiwa abnormal dalam relasi DPRD dengan kepala daerah, bukan keadaan normal. Kalau dalam keadaaan normal tidak perlu dicampur adukan. Dalam organisasi hal itu lumrah saja, tidak dalam konteks DPRD dengan kepala daerah, terangnya.
Lebih jauh, ia kembali menegaskan sama sekali tidak ada pelemahan legislatif dalam surat tugas tersebut. Bila mau berpandangan positif, surat tugas itu malah bisa dilihat sebagai bentuk kolaborasi dan gotong royong dalam keadaan abnormal pandemi covid-19.
Prof Djohermansyah mengajak semua pihak untuk tidak terjebak dalam persoalan surat tugas itu. Toh yang paling penting dan utama saat ini adalah bersatu mencegah penyebaran covid-19. Harusnya dibangun sinergi dan kebersamaan dalam melawan pandemi virus ganas ini.
Seharusnya kita bisa membangun suasana yang damai. Para politisi, tokoh masyarakat, pengamat dan semua pihak harus bersatu mendukung Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk menekan covid-19. Jangan malah nyinyir. Lupakan bicara politik pilgub, ya mari bantu rakyat supaya tenang dan nyaman, tandasnya

Penulis : (Zhoel)

Bugispos.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya