HTTP Status[404] Errno [0]

Om Ben: Kalau Ketua DPRD yang Minta Surat, Bagaimana mi?

02 June 2020 16:20
Om Ben: Kalau Ketua DPRD yang Minta Surat, Bagaimana mi?
Bunyamin Arsyad.

BugisPos — Polemik tentang surat tugas ketua DPRD Sulsel yang ditandatangani guberur Nurdin Abdullah, sampai saat ini masih luar biasa hangat di tengah masyarakat.

Ada yang mempersoalkan surat tugas ketua DPRD yang ditandatangani gubernur, ada yang mempersoalkan surat permintaan ketua DPRD Sulsel yang ditujukan ke gubernur, agar gubernur memberikan surat tugas kepada pimpinan DPRD Sulsel, sebagai dasar mereka turun melakukan pengawasan ke kabupaten, terkait dampak dan penanganan mandemi Covid-19

Menanggapi hal tersebut, Staf Khusus Gebernur Bidang Media, Bunyamin Arsyad, yang dikonfirmasi BugisPos, Sabtu, 25/4/20, angkat bicara.

Om Ben, panggilan akrab Bunyamin Arsyad, mengatakan, kita harus melihat lebih dulu apa yang menjadi dasar dari terbitnya surat tugas tersebut. Kalau ketua DPRD yang minta surat gimana.

Karena itulah, harap Om Ben, sebaiknya dicermati dulu alurnya sehingga terbit surat tugas tersebut. Maka karena ada surat permintaan ketua DPRD, maka diterbitkanlah surat tugas sebagaimana pemintaan ketua DPRD Sulsel tersebut.

Dan karena itulah bunyi surat tugas tersebut dimulai dengan kalimat ; berdasarkan surat ketua DPRD nomor sekian tanggal sekian. Ini bukan gubernur/ketua gugus tugas yang langsung bikin, tetapi punya dasar atas permintaan dewan sendiri.

Kata Om Ben, surat tugas yang diminta ketua DPRD Sulsel tersebut, tujuannya untuk memperlancar perjalanan anggota dewan ke daerah kabupaten dalam kondisi PSBB.

Pimpinan Dewan yang turun berdasarkan surat tugas dari gubernur ini, adalah untuk melaksanakan tugas pengawasan terhadap dampak dan penanganan pandemi Covid-19 di daerah.
Saya juga heran mengapa sampai surat tugas ini dipersoalkan keluh Om Ben.

Dikatakan, yang lebih salah lagi kalau ketua gugus tugas tidak mengeluarkan surat tugas padahal ketua DPRD meminta.

Ini memang tidak lazim. Tapi karena ini pandemi Covid-19 ya baru kali ini terjadi. Tetapi itu tidak melanggar, tidak merugikan rakyat. Cuman tidak lazim saja.

Boleh dikatakan, bahwa ketua gugus tugas melekat juga sebagai gubernur. Surat itu ditandatangan gubernur dalam kapasitasnya sebagai ketua gugus tugas. Itulah sebabnya di dalam surat itu tercantum gubernur/ketua gugus tugas.

Sumber : Una

Bugispos.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya