HTTP Status[404] Errno [0]

Matemija, Angka Pengangguran di Sulsel Bertambah ki

02 May 2020 18:06
Matemija, Angka Pengangguran di Sulsel Bertambah ki
Kepala Disnakertrans Sulsel, Andi Darmawan Bintang mengaku, angka pekerja yang dirumahkan atau di PHK akibat dari pendemi ini dipastikan akan terus bertambah

BugisPos — Semenjak pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Pembatasan Sosial Berskala Kecil di beberapa daerah di Sulsel, mengakibatkan lonjakan pengangguran bertambah.

Pemerintah provinsi melalui Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans Sulsel) mencatat angka pekerja yang dirumahkan dan PHK mencapai 14.504 orang dari 1.106 perusahaan yang terimbas, dimana kebanyakan dari sektor perdagangan, industri dan pariwisata.

Kepala Disnakertrans Sulsel, Andi Darmawan Bintang mengaku, angka pekerja yang dirumahkan atau di PHK akibat dari pendemi ini dipastikan akan terus bertambah.

“Saat ini ada sekitar 14.504 orang pekerja yang dirumahkan atau di PHK. Ini dipastikan akan terus terjadi apabila masa sulit ini tidak segera berakhir, ungkap Darmawan belum lama ini.

Andi Darmawan Bintang, menyebutkan data tersebut berasal dari 16 kabupaten/kota diantaranya, Makassar, Gowa, Takalar, Bulukumba, Sinjai, Bone, Soppeng, Wajo, Maros, dan Pangkep. Ada juga Luwu, Palopo, Luwu Utara, Luwu Timur, Tana Toraja dan Toraja Utara.

“Dari data jumlah pekerja yang dirumahkan atau di PHK di Makassar yang paling tinggi. Sekitar 9.243 pekerja yang dirumahkan, disusul Tana Toraja dan Sinjai,” kata Wawan sapaan akrabnya.

Lebih jauh Ia mengaku, Pemprov Sulsel tidak bisa berbuat banyak untuk menekan angka ini karena saat ini lebih fokus pada penanganan kesehatan dan jaring pengamanan sosial, dan hanya mengandalkan program pusat yaitu kartu prakerja.

“Pemprov Sulsel belum bisa berbuat banyak karena sekarang fokus ke penanganan kesehatan dan jaring pengamanan sosial. Sehingga kita hanya maksimalkan kartu prakerja dimana Sulsel dijatah158 ribu pekerja yang terdampak Covid-19 dan semua bisa mendaftar sepanjang memenuhi syarat. Karena ini domainnya di pusat, semua juknis diatur kementerian,” tutupnya.

Sumber : (Kominfo)
Editor : Azis

Bugispos.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya