HTTP Status[404] Errno [0]

Sengketa informasi publik antara LSM PKN Vs PPID Enrekang Berakhir mi Tauwwa

13 May 2020 22:07
Sengketa informasi publik antara LSM PKN Vs PPID Enrekang Berakhir mi Tauwwa
Keputusannya ialah mengabulakan segala tuntutan dari pihak pemohon yakni PKN Enrekang atas termohon PPID kabupaten Enrekang

BugisPos — Sengketa informasi publik antara LSM Pemantau Keuangan Negara (PKN) Enrekang vs Pejabat Pengelola Informasi (PPID) Enrekang, telah berakhir pada Senin, 11/5/20 di kantor Komisi Informasi Sulawesi Selatan.

Keputusannya ialah mengabulakan segala tuntutan dari pihak pemohon yakni PKN Enrekang atas termohon PPID kabupaten Enrekang.

Mewujudkan negara yang aman dan sejahtera hingga pada tingkatan daerah, seluruh lapisan masyarakat diberi kewenangan dalam melakukan kontrol terhadap kinerja pemerintah. Itu jelas tertuang dalam UU no 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Dari dasar itulah muncul berbagai lembaga swadaya, salah satunya adalah LSM Pemantau Keuangan negara (PKN) Enrekang yang diketuai oleh Bahar yang akrab disapa Baba.

Baba mengajukan permohonan data ke PPID kab Enrekang sebagai bagian untuk mewujudkan marwah UU KIP.

Namun pemerintah kab Enrekang tidak semudah itu meluluskan permohonan PKN Enrekang. Alasannya. untuk mendapatkan data yang dimohonkan harus melewati proses yang panjang. Pihak pemohon harus melakukan sidang di Komisi Informasi Publik prov Sulawesi Selatan, setelah melayangkan gugatan sebelumnya.

“Saya dan beberapa teman harus bolak balik mengikuti sidang kurang lebih 5 kali hingga mendapatkan hasil yang memuaskan. Dalam pembacaan putusan, KIP Sulawesi Selatan melalui live fecebook akibat pandemi, bahwa PKN Enrekang menang dalam sengketa permohonan data ke PPID kab Enrekang.”

“Namun, kami masih harus menunggu surat kuasa pengambilan data di PPID kab Enrekang dari KIP prov Sulawesi Selatan” kata Baba dengan penuh harap.

“Kami ingin mewujudkan Enrekang yang bersih dari tindak pidana korupsi, keterbukaan informasi publik itu sangat penting dalam mencegah terjadinya tindak pidana korupsi” tegas Baba.

Patar Sihotang SH MH, ketua umum PKN pusat menyatakan terima kasih kepada Komisioner yang telah menagbulkan permohonan PKN menegnai laporan pertanggung jawaban dan dokumen kontrak pengadaan pekerjaan di masing masning SKPD pemkab Enrekang. Semoga ke depan putusan ini bermanfaat bagi masyakat umum dan khsusnya masyakarak kabuapten Enrekang dalam pengembangan pribadi bidang keterbukaan informasi. Semoga bisa merubah pradigma para pejabat selama ini yang menganggap dokumen kontrak itu adalah rahasia negara.

Tujuan permohonan informasi publiki ini adalah sebagai sebagai bahan informasi bagi tim PKN untuk melaksanakan investigasi di lanpangan, sesuai amanat PP 43 tahun 2018.

Kemenangan PKN Enrekang dalam persidangan keterbukaan informasi tersebut, adalah untuk menunjukkan bahwa apa yang selama ini dituntut oleh pemantau keuangan negara adalah benar bukan sipatnya rahasia yang selama ini dianggap oleh Pemda adalah hal yang tidak boleh di publikasikan. Menurut Bahar, Pemda keliru jika mereka tertutup dalam pengelolaan keuangangan daerah .(rls)

Editor : Zhoel

Bugispos.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya