HTTP Status[404] Errno [0]

Editor : Zhoel

Ommale, KRI Wajo Pertanyakan Anggaran Penanganan Covid -19

12 May 2020 23:44
Ommale, KRI Wajo Pertanyakan Anggaran Penanganan Covid -19
Penerima aspirasi DPRD Wajo, Ir Junaidi Muhammad Komisi IV dan Haji Irfan Saputra Komisi III dan Sekda Wajo Haji Amiruddin

BugisPos — Koalisi Rakyat Independen (KRI) Kabupaten Wajo mendatangi Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Wajo, untuk menyampaikan aspirasi, Selasa 12 Mei 2020.

Anggaran yang digelontorkan Pemkab Wajo untuk penanganan penyebaran covid19 yang jumlahnya capai hingga sekitar Rp 48 m lebih yang dikucurkan dalam dua tahap, yakni untuk tahap satu sebesar Rp 23 m dan tahap dua senilai Rp 15.731.650.000 dan dana persiapan cadangan dari hasil rasionalisasi seluruh lingkup opd yang capai sekitar Rp 250 m itu di pertanyakan dan disoal.

Hal tersebut disampaikan, pembina KRI, Andi Gusti Makkarodda (AGM) saat menyampaikan aspirasi di Kantor DPRD Wajo.

Menurutnya, dengan anggaran milyaran rupiah yang dialokasikan untuk penanganan Covid- 19, seharusnya masyarakat tidak perlu selalu was – was, tidak perlu selalu pakai masker dalam beraktivitas sehari – hari.

Katanya, pemerintah cukup memperketat daerah perbatasan Kabupaten Wajo dengan Kabupaten lain, bagi warga yang mau masuk perketat pemeriksaannya.

AGM menilai kordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menangani percepatan penanganan Covid- 19 tidak terlaksana dengan baik.

“Coba bayangkan petugas di perbatasan mengeluhkan masalah makanan dan APD, belum lagi honor mereka yang belum terbayar, padahal sudah dianggarkan 23 Milyar untuk tahap pertama,” ujar AGM.

AGM juga menyebut, harusnya pemerintah membatasi warga Wajo yang mau keluar daerah, kalau perlu sewa beberapa rumah di daerah perbatasan sebagai tempat karantina.

“Pertegas aturan, jika ada warga Wajo yang keluar daerah, dan kembali lagi ke Wajo, maka akan dikarantina selama 14 hari di rumah – rumah yang sudah disewa Pemerintah di daerah perbatasan,” ujarnya.

Mantan anggota DPRD Wajo ini, menyayangkan seringnya ada keluhan dari OPD tentang kurangnya anggaran yang dialokasikan untuk penanganan Covid- 19.

Dikatakan, jika alasan anggaran, Pemkab dapat melakukan recofusing dan realokasi anggaran, terutama OPD yang banyak mendapatkan porsi anggaran tahun ini, misalkan dinas PU.

“OPD yang paling banyak anggarannya adalah dinas PU, anggaran tersebut bisa digeser, kalau perlu Pokir anggota dewan tahun 2020 dipangkas,” kata ketua Partai Nasdem Kabupaten Wajo ini.

Kata AGM, selama ini, dia getol mengkritisi kebijakan Pemkab karena dia merasa ikut bertanggung jawab dengan apa yang dilakukan Bupati dan Wakil Bupati Wajo.

“Saya merasa ikut bertanggungjawab dengan apa yang mereka lakukan, karena saya bertanda tangan sebagai ketua partai Nasdem, merekomendasikan pencalonan pasangan duo Amran dalam Pilkada lalu, sebagai pengusung Pemerintah, maka tentu wajib kita kawal program dan janji kampanye supaya bisa diwujudkan.

Sementara, Juru Bicara Tim Gugus Percepatan Penanggulangan (TGPP) Covid 19 kabupaten Wajo Supardi yang dihubungi terpisah mengatakan pengalokasian anggaran untuk Penanganan Covid 19 ini tahap pertama bertujuan untuk melakukan pengadaan segala bentuk kebutuhan OPD, anggarannya disiapkan, namun untuk proses pengadaan barang dan jasa semua harus melalui transaksi non tunai yang pembayarannya ditransfer langsung ke rekening penyedia berdasarkan besaran harga dan jasa yang ada, ini dilakukan agar menghindari segala bentuk penyelewengan anggaran,

Penyediaan anggaran tahap pertama juga meliputi aktivitas dipenjagaan perbatasan, termasuk Penanganan pasar

Sementara Untuk anggaran tahap kedua masih belum final dan sementara masih dilakukan penyesuaian anggaran sesuai kebutuhan untuk Penanganan Covid 19. (Tim Red)

Bugispos.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya