Ommale, Komisi A DPRD Kota Makassar, Sebut Pemerintahan Tidak Berwibawa
BugisPos – Rapat Paripurna yang dilakukan DPRD kota Makassar terkait Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) setahun Pj. Walikota Makassar Iqbal Suhaeb kepemimpinannya di kota Makassar.
Kegiatan tersebut dilaksanakan di Gedung DPRD kota Makassar Jalan A. P. Pettarani Kota Makassar pada Selasa (12/5/20) siang.
Dalam rapat Ketua Komisi A DPRD kota Makassar, Supratman Istrupsi di tengah rapat berlangsung terkait tidak tegasnya Pemerintah kota Makassar terhadap pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
“Ketegasan pemerintah menangani kasus di beberapa toko besar di kota Makassar tidak efektif, pemerintahan tidak berwibawa,”tegas Supratman.
“Hari ini dikasih surat izin besok ditutup, besok dikasih surat izin lusa ditutup pemerintahan semacam apa ini, bukan cuma itu pelantikan lurah camat, jabatan yang kosong apa salahnya dikordinasikan,”ucapnya
“Tidak usah sembunyi-sembunyi ambil pelantikan, sampaikan juga ke DPRD bahwa ada pelantikan, kami juga tidak mengganggu proses pelantikan,”terangnya.
“Kami kritisi supaya pemerintah tegas, kami malu pemerintahan gaya seperti ini, ini pasti diketahui di kota lain,”kata Ketua Komisi A DPRD kota Makassar.
Terkait bersinergi dengan pemerintahan kami tetap bersinergi tetapi kita jalankan fungsi pengawasan terhadap pemerintah, apalagi saya di Komisi A yang membidangi perizinan malu ketika Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) rekomendasi ditutup lalu besok dibuka lagi, malu kita,”tambahnya.
Laporan: Ullah
Editor : Zhoel
