Mukhtar Tahir : InsyaAllah Waktu pi Nanti yang Akan Menjawab

31 May 2020 21:08
Mukhtar Tahir : InsyaAllah Waktu pi Nanti yang Akan Menjawab
Mukhtar Tahir

BugisPos – Ribut-ribut soal dugaan mark up anggaran pengadaan bansos Sembako 60 ribu paket di Dinas Sosial, terkait pandemi Covid-19, sejak kemarin hingga hari ini cukup mewarnai pemberitaan di sejumlah media.

Pengakuan pihak Direktorat Kriminal Khusus (Ditkrimsus) Polda Sulsel, yang menyatakan telah menemukan fakta-fakta adanya dugaan Mark Up anggaran sembako untuk bantuan Covid 19 di Kota Makassar, cukup mengejutkan publik.
Dari hasil lidik itu ditemukan bukti-bukti, kata Direktur Kriminal Khusus Polda Sulsel, Kombes Pol Agustinus Berlianto Pangaribuan saat dihubungi salah satu media melalui via pesan singkat, Sabtu 30/5/2020, dan beritanya kemudian melebar ke sejumlah media lainnya.

Agustinus Berlianto Pangaribuan menjelaskan, penyelidikan dugaan Mark Up pada pengadaan 60.000 paket sembako tersebut dalam waktu dekat segera naik penyidikan.

Masih lidik. Namun untuk diketahui, lidik itu sudah hampir penyidikan. Karena dari lidik itu ditemukan bukti-bukti, kata Dirkrimsus Polda ini dikutip sejumlah media.

DR Iqbal Suhaeb yang diminta tanggapannya atas masalah ini, Sabtu, 30/5/20, kepada BugisPos mengatakan, sebaiknya yang menjawab pertanyaan ini adalah pejabat yang berwenang.

Mungkin saja yang dimaksud Iqbal adalah Pj Walikota Prof. Yusran Jusuf.
Pertanyaan ini diajukan ke Iqbal Suhaeb sebab proyek sembako ini berproses saat dia menjadi Pj Walikota Makassar.

Sedang Kepala Inspektorat Kota Makassar, Zainal Ibrahim, tak menjawab konfirmasi BugisPos, Sabtu, 30/5/20, meskipun pertanyaan tersebut terlihat terbaca di WhatsApp Zainal Ibrahim.

Sedang Pj Walikota Yusran Jusuf hingga berita ini dipublis, belum juga menjawab konfirmasi BugisPos.

Kadis Sosial Mukhtar Tahir dikonfirmasi BugisPos, Sabtu, 30/5/20, sesuai informasi, nomor kontaknya tidak aktif dalam tiga hari terakhir.

Namun melalui Jubir Gugus Tugas Penanganan Covid-19 kota Makassar, Ismali Hajali, Mukhtar Tahir berpesan bahwa soal bansos sembako yang dibagikan ke masyarakat itu, yang sedang di lidik Dirkrimsus Polda Sulsel tersebut, biarlah nanti waktu yang akan menjawabnya.

Sebelum proses pembagian sembako dari Dinsos Makassar tersebut berlangsung, Mukhtar Tahir ditemui BugisPos di posko induk Gugus Tugas Covid-19 Jl.Nikel Makassar saat itu, Utta, panggilan akrab Mukhtar Tahir menjelaskan, bahwa sembako yang dibagikan saat itu adalah sumbangan dari pihak swasta. Sedang sembako yang 60 ribu itu anggarannya sedang dibahas di DPRD Makassar saat itu.

Ketika sembako yang 60 ribu paket tersebut belakangan sedang didistribusikan, BugisPos lagi-lagi mengonfirmasi ke Utta, bagaimana proses lelang proyek ke pihak ketiga dan bagaimana pola pencairan dananya.

Utta menjelaskan, pengadaan sembako tersebut tidak memungkinkan lagi dilelalang di masa pandemi seperti ini. Namun, kata Utta, proses pembayarannya dan penyaluran sembakonya ke warga, telah melakukan kerjasama dengan pihak Kejaksaan dan Kepolisian untuk pengawasannya.

“Saya tidak berani jalan sendiri, tapi harus mengajak pihak Kejaksaan dan Kepolisian melakukan pengawasan dalam tahapan proses pengadaan dan pelaksanaannya. Sebab pekerjaan ini sangat sensitif dan beresiko. Semua warga yang mendapat sembako juga wajib menyetor KTP/KK wilayah Makassar untuk tanggung jawab pendataan” kata Utta.

Dikatakan, ketika tempo hari sembako sumbangan pihak swasta dibagikan, itu melibatkan TNI dan Kepolisian yang membagi. Pihak Dinsos Makassar sendiri saat itu hanya sebatas mendata sesuai KTP/KK penerima. Jumlah penerima sembako saat itu sebanyak 30 ribu kk.

Tujuannya waktu itu, agar pada pembagian sembako 60 ribu yang menyusul dengan menggunakan dana APBD tersebut, mereka yang sudah terdata dapat sembako sumbangan pihak swasta, tidak lagi mendapat sembako dari pengadaan Dinsos Makassar. Pemkot Makassar tak ingin ada penerima sembako yang dobel.

Lebih jauh Utta mengatakan, warga penerima bantuan PKH juga tidak diperbolehkan mendapat sembako, sebab mereka sudah ada tunjangan dari Kementerian Sosial tiap bulan.

Masalahnya kemudian ialah, justeru mereka inilah yang ngotot memaksakan juga untuk mendapatkan sembako. Jumlah mereka di Makassar, sekitar 40 ribu KK.

Tim Investigasi BugisPos melakukan estimasi data potensi pembagian sembako di Makassar sebagai berikut :
Penduduk kota Makassar sebanyak kl 1,6 juta jiwa. Dari jumlah ini diestimasikan sebanyak 800 ribu kepala keluarga (KK). Taruhlah separuh dari jumlah kk ini dianggap tidak terlalu memerlukan sembako karena mereka keluarga berada.

Namun setengah dari jumlah tersebut, yakni 400 ribu kk yang sangat butuh sembako.

Dari jumlah ini, dikurangi 40 ribu kk penerima PKH, sehingga yang dianggap sangat butuh sembako tersisa sebanyak 360 ribu kk.

Dengan pembagian dari Dinsos 60 ribu paket, ditambah sembako dari pihak swasta 30 ribu paket, ditambah lagi 15 ribu sembako bantuan Presiden, juga diperkirakan terbagi dari Pemprov sebanyak 20 ribu paket, maka total jumlah sembako yang terbagi ke warga kota Makassar, sebanyak 125 ribu paket kepada 125 ribu KK.

Nah, dari 360 KK yang dianggap sangat butuh sembako itu, ternyata hanya mampu ditutupi sebanyak 125 paket sembako. Sisanya inilah yang sebanyak 235 ribu KK, yang ramai mempersoalkan karena tak menerima sembako.

Umar Arif Ruhma,SH, pemerhati soasial di Makassar mengatakan, ini fakta bahwa memang Pemkot Makassar tak mampu menjamin sembako pada warganya, tapi kemudian begitu berani melakukan PSBB. Mestinya bukan PSBB yang dilakukan, tetapi fokus saja pada pelaksanaan protokol kesehatan yang ketat. Dengan pemberlakuan PSBB justeru telah menjatuhkan perekonomian masyarakat, sementara pada pembagian sembakonya juga justeru telah membuka celah pada aspek hukum dengan penerapan UU Tipikor .

Sumber : (darna)

Editor : Zhoel

Bugispos.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya