Takbangkaku, Sedikit-Sedikit Covid

05 June 2020 22:41
Takbangkaku, Sedikit-Sedikit Covid
Jenazah yang diambil paksa oleh warga di RS. Labuang Baji.

BugisPos — Sesuai petunjuk World Health Organization (WHO), setiap pasien yang meninggal dunia, baik itu pasien ODP, PDP apalagi yang positif harus dimakamkan sesuai standar WHO dan dimakamkan di penguburan khusus. Untuk di Sulsel telah ditunjuk pemakaman khusus jenazah Covid di Macanda, Gowa.

Berdasarkan investigasi dari BugisPos, ada beberapa jenazah yang tidak ditangani sesuai standar WHO, dengan berbagai sebab, utamanya adalah karena ketidak percayaan keluarga pasien bahwa keluarganya terjangkit Covid 19. Ini diakibatkan karena banyaknya fakta yang membuktikan bahwa jenazah yang divonis Covid 19 dan dimakamkan di Macanda, lalu dikemudian hari keluar hasil swab negatif dari si pasien tersebut.

Seperti contoh, kasus yang lagi viral yang menimpa jenazah dari istri A. Baso Ryadi Mappasulle yang pada 16 Mei 2020 dimakamkan di Macanda dan pada tanggal 22 Mei 2020 terbukti bahwa hasilnya negatif.

“Masalah pihak tim gugus tugas tidak transparan dan arogan terhadap jenazah istri kami, serta tidak ada upaya pemindahan pemakaman dan pemulihan nama baik apabila kemudian hari ternyata negatif. Padahal kami se keluarga telah mendapat sanksi sosial dari masyarakat, bisnis juga semuanya diputuskan,” keluhnya kepada BugisPos beberapa waktu yang lalu.

Hal ini juga menimpa keluarga dari salah satu wartawan BugisPos, keluarganya (nenek) masuk ke RS. Faizal pada tanggal 23 Mei 2020 lalu kemudian dirujuk ke RSKD Dadi Makassar pada tanggal 24 Mei 2020 pukul 10.00 Wita. Yang menjadi tanda tanya, keluarganya disuruh menandatangani Surat Rujukan Penanganan Covid tanpa tanda tangan pihak paramedis dan pihak keluarga tidak diberitahu sama sekali tentang surat rujukan tersebut.

Berdasarkan hasil pembicaraan pihak keluarga dengan paramedis RS. Faizal, mereka menyatakan bahwa setiap pasien yang masuk dengan gejala penyakit khusus harus ditangani secara Covid 19 dan dinyatakan PDP.

“Kita hanya mengikuti protokol pemerintah,” katanya.

“Dengan hasil foto rontgen ada gejala pneunomonia langsung divonis PDP berat, baik itu berat atau tidak, tetap dikategorikan PDP,” ujarnya.

“Bahaya itu masuk rumah sakit sekarang, biar poso sedikit, langsung dibilang corona,” timpal pihak keluarga.

“Memang begitu sekarang, Pak,” balas paramedis yang tidak mau menyebut identitasnya.

Dua contoh kasus diatas yang membuat masyarakat enggan dan “tak percaya” dengan rumah sakit saat ini.

Dua kejadian diatas yang jenazahnya ditangani sesuai standar WHO berbeda dengan beberapa kasus dibawah ini, ada yang diambil paksa oleh keluarganya adapula yang mendapatkan “keistimewaan” dari tim gugus tugas.

Berikut ini beberapa jenazah yang tidak ditangani dengan standar WHO dengan berbagai sebab, di antaranya :

1. Pasien PDP covid 19 jenis kelamin pria berinisial A (46) alamat kecamatan Wajo, wafat di RSKD Dadi Jl Lanto dg Pasewang Kecamatan Mamajang Kota Makassar pada tanggal 3 Juni 2020.
Kronologinya, pukul 14.56 WITA 5 orang dari pihak keluarga menerobos dan merusak pintu masuk diruangan ICU RSKD Dadi untuk mengambil paksa jenazah dan tidak menerima bahwa sdr A berstatus PDP covid 19.

pukul 15.08 WITA jenazah sdr A dibawa kabur ke rumah duka oleh pihak keluarga dengan menggunakan mobil CRV DD 805 PP.

2. Pasien PDP Covid-19 berjenis kelamin pria berinisial AHM (49) beralamat di Kecamatan Tallo. Kronologinya, pukul 21.40 Wita personel gabungan Polsek Ujung Pandang, tiba di rumah sakit Stella Maris dan pukul 21.45 WITA Tim Gugus tiba di Rumah Sakit. Pukul 21.55 Wita, keluarga korban mau membawa paksa jenazah menggunakan mobil Ambulance DD 7382 AB, namun dihalangi oleh petugas dan dipalang dengan menngunakan mobil Ambulance Covid.
Pada pukul 22.10 WITA dilakukan negosiasi oleh Tim Gugus Covid dan diberi pemahaman kepada keluarga korban tentang status Almarhum yang positif Covid dan harus dimakamkan sesuai standar WHO, namun keluarga Almarhum tetap bersikeras untuk membawa pulang jenazah karena tidak menerima kalau keluarganya divonis Covid.

Pada pukul 22.40 WITA, Jenazah berhasil dibawa paksa oleh keluarganya dan langsung ke rumah duka menggunakan Ambulance DD 7382 AB.

3. Pasien Positif Covid 19 berjenis kelamin perempuan berinisial B (51) beralamat Kecamatan Tamalate, wafat di RS. Stella Maris pada tanggal 3 Mei 2020. Kronologinya, pukul 15.30 Wita, sekitar 50 Orang keluarga Jenasah mengambil paksa jenasah dengan menggunakan mobil pribadi. Pukul 15.45 wita rombongan pam dari Raider 700 Tiba di Stella Maris namun jenasah sudah dibawa pulang oleh keluarga.

4. Pasien PDP jenis kelamin pria berinisial AHHS (60) alamat di Batam Kota, wafat pada tanggal 31 Mei 2020, pukul 11.07 WITA, di RS. Siloam Kota Makassar, jenazah diambil oleh keluarganya setelah diduga tim gugus tugas mendapat telepon dengan “orang penting” di Makassar dan disemayamkan di Jl. Mappanyukki dan dimakamkan di pemakaman keluarga di Jalan Syekh Yusuf.

5. Pasien PDP jenis kelamin pria berinisial Drs.MY (49) alamat Jalan Rajawali Kecamatan Mariso, wafat di RS. Labuang Baji tanggal 5 Juni 2020 pukul 09.00 Wita. Kronologi, Kamis tanggal 4 Juni 2020 sekitar pukul 17.00 Wita Pasien dibawa ke rumah sakit Labuang baji Makassar oleh pihak keluarga dan meniggal pada hari jumat tanggal 5 Juni 2020 sekitar pukul 09.00 Wita. Jenazah ditahan oleh pihak rumah sakit umum daerah Labuang baji dan kabar meninggalnya sampai ke warga Rajawali. Tersiar kabar meninggalnya karena Virus Covid-19, Warga Rajawali tidak terima atas kabar tersebut sehingga warga berdatangan ke Rumah Sakit Labuang baji untuk mengambil paksa jenazah. Sekitar pukul 10.30 Wita, jenazah berhasil diambil paksa oleh warga untuk pulangkan ke rumah duka.
Melihat fenomena diatas, Ketua DPD Badan Advokasi dan Investigasi HAM RI Herman Nompo, SH, ST, MT ketika ditemui BugisPos di Kantor DPP BAIN HAM RI, Jumat (5/6/2020) angkat bicara karena kisruh terkait jenazah ODP, PDP dan Positif yang divonis oleh rumah sakit yang mendapat protes serta penolakan warga tentang pemberian status Covid terhadap jenasah.

“Seharusnya pihak tim gugus tugas maupun paramedis yang ingin menerapkan protokol kesehatan penanganan Covid 19 terhadap pasien harus profesional. Sebelum dibuatkan status kesehatan terhadap seseorang harus dibuat secermat mungkin. Penerapan protokol kesehatan berarti para petugas medis ataupun tim gugus tugas harus juga bersiap memulihkan nama baik keluarga jenazah apabila dikemudian hari hasil swab yang keluar itu negatif,” terangnya.

“Kita ketahui bersama, penetapan status Covid kepada seseorang berimplikasi kepada keluarga si pasien, otomatis mereka dijauhi dan dikucilkan oleh masyarakat. Pemerintah harus memikirkan ini semua, jangan sembarang menetapkan status kepada seseorang,” tambahnya.

“Setiap hari ada laporan yang masuk ke BAIN HAM RI terkait masalah ini, dan saat ini kami akan menunggu instruksi dari Ketua DPP BAIN HAM RI terkait kesewenang-wenangan yang diterima masyarakat,” pungkasnya.

Senada dengan hal itu, Ketua LBH Ormas Pekat IB Sulsel Andi Akbar, SH menyoroti tindakan rumah sakit yang dengan mudahnya menetapkan status covid kepada pasien yang masuk.

“Takbangka ku ( Saya kaget ) kenapa rumah sakit mudah sekali memvonis pasien itu Covid. Anggaran penanganan covid itu besar sekali, kenapa hasil lab seseorang harus menunggu sepekan baru keluar hasilnya, padahal Gubernur Sulsel juga sudah memperingatkan kepada rumah sakit agar swab test pagi hasilnya harus sudah bisa keluar sore,” ulasnya.

“Hal ini apabila dibiarkan berlarut-larut akan menimbulkan gejolak sosial di masyarakat,” tutupnya.

Penulis : One
Editor : Syahrul

Bugispos.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya