Pj Walikota Rudy Djamaluddin, Jangki Mau Dilawan oleh Pimpinan OPD

27 June 2020 17:32
Pj Walikota Rudy Djamaluddin, Jangki Mau Dilawan oleh Pimpinan OPD
Gubernur Nurdin Abdullah melantik Prof Rudy Djamaluddin jadi Pj Walikota

BugisPos – Baru saja kita saksikan drama pergantian Pj Walikota Makassar. Alasan gubernur mengganti Pj Walikota Prof Yusran Jusuf, karena Yusran menjalankan kebijakan menangani pandemi Covid-19 di kota Makassar tidak bersinergi dengan Pemprov Sulsel yang nota bene adalah pengendali Tim Gugus Penanganan Covid-19 di tingkat Sulsel.

“Bisa jadi langkah gubernur mencabut Yusran dari jabatan Pj Walikota Makassar dan menyerahkannya ke Pj Walikota yang baru Prof. Rudy Djamaluddin, karena Yusran dinilai tidak konsisten menjalankan Perwali Protokol Kesehatan yang dibuatnya sendiri” kata Usdar Nawawi, ketua Tim Relawan Nurdin Abdullah Community (NAC) Sulsel yang bermarkas di Jl. Skarda Makassar.

Menurut Usdar, dengan terbitnya Perwali 31 yang mengatur pelaksanaan protokol kesehatan di Makassar, telah menimbulkan carut-marut di kalangan pimpinan  OPD dan jajaran Camat di Kota Makassar sendiri.

Faktanya, walaupun Perwali 31 telah diberlakukan, tetapi di tingkat kecamatan dan kelurahan se kota Makassar, nyaris tak telihat pergerakan pemerintan setempat untuk melakukan pengawasan dan dan sosialisasi ke warga dan pengusaha atas pemberlakuan protokol kesehatan.  

Faktanya, mereka nyaris tak terlihat turun ke warga melakukan sosialisasi jaga jarak, pakai masker, rajin cuci tangan dan rajin melakukan penyemprotan disinfektar di tempat usaha atau di kediaman masing-masing.

Mereka bahkan melakukan hal yang terbalik, sejumlah camat melakukan rapat dengan Dinas Pariwisata, yang tujuannya melakukan penutupan pada jenis usaha tertentu di Makassar, dan mereka menugaskan Satpol PP mereka mekakukan penutupan usaha. Bahkan di Biringkanaya, Satpol PP nya malah bertindak menutup usaha warga, dengan dengan alasan atas perintah Kadis Pariwisata kota Makassar.

Menurut ketua Tim Pemenangan Prof Andalan kota Makassar pada Pemilukada 2018 ini, langkah yang dilakukan Dinas Pariwisata dan sejumlah Camat se Makassar tersebut, sungguh tak sejalan dengan Perwali 31 yang disahkan secara konstitusioinal. Bukankah langkah tersebut adalah merupakan bentuk perlawanan yang dilakukan terhadap Perwali 31 yang ditanda tangani Pj Walikota sekaligus ketua Tim Gugus Penanganan Covid-19 ?

“Perwali 31 ini nyata telah diundangkan di Pemkot Makassar sebagai aturan yang wajib dilaksanakan. Kenapa mesti ada OPD yang melakukan perlawanan terhadap Perwali tersebut, dengan alasan Kementerian Kesehatan belum menetapkan aturan khusus terhadap usaha tertentu. Padahal harusnya OPD tersebut mestinya mencari solusi terbaik, agar persoalan protokol kesehatan tambahan dapat diterapkan demi memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Bukannya dengan langkah melawan Perwali 31”

Lebih lanjut Usdar mengatakan, ada sejumlah jenis usaha di Makassar, yang harusnya diaturkan protokol kesehatan tambahan oleh OPD yang bertanggung jawab, contohnya usaha pangkas rambut yang rentan menjadi klaster baru Covid-19, juga salon kecantikan dan spa untuk kaum wanita. Namun ternyata hal ini tak dilakukan. Malah memilih melakukan penutupan usaha, yang justeru tidak sejalan dengan Perwali 31.

Karena itulah Usdar menyarankan ke Pj Walikota yang baru, Prof. Rudy Djalamuddin, agar segera mempertimbangkan pejabat OPD yang tidak mampu berinovasi tersebut, untuk diganti saja. Agar tidak sampai pada akhirnya gubernur kembali lagi melakukan pelantikan Pj Walikota yang keempat. (darna)

Editor : Zhoelfikar

Bugispos.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya