Tauwwa, Pemkab Barru Terapkan Digitalisasi Pembayaran di Masyarakat

08 July 2020 21:46
Tauwwa, Pemkab Barru Terapkan Digitalisasi Pembayaran di Masyarakat
Suardi Saleh-Nasruddin AM, daerah berjuluk “Kota Hibridah” itu sudah menerapkan elektronik transaksi pemerintah atau transaksi pembayaran non tunai.

BugisPos — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Barru selangkah lebih cepat lagi dalam hal digitalisasi pembayaran di masyarakat. Di bawah kepemimpinan Suardi Saleh-Nasruddin AM, daerah berjuluk “Kota Hibridah” itu sudah menerapkan elektronik transaksi pemerintah atau transaksi pembayaran non tunai.

Sekda Barru, Dr Abustan mengatakan, Elektronik Transaksi Daerah (ETP) terus dimaksimalkan oleh Pemkab Barru. Bahkan sejauh ini tak ada kendala berarti yang ditemukan dalam penerapannya.

“Alhamdulillah dalam pelaksanaan ETP hampir tak ditemui kendala berarti. Dan kalaupun ada sesegera mungkin diselesaikan dengan baik,” kata Abustan kepada wartawan usai mengikuti seminar virtual percepatan tranksasi non tunai atau elektronik di lingkungan pemerintah kabupaten/kota dan digitalisasi pembayaran masyarakat, Rabu (08/07/2020).

Di seminar yang digelar Kemendagri dan Kemenko Perekonomian RI, pemerintah kabupaten/kota diminta untuk melakukan
percepatan dan perluasan transaksi pembayaran non tunai. Hal itu dimaksudkan guna mendukung pertumbuhan ekonomi di pusat dan daerah, serta inklusivitas ekonomi di daerah.

Begitu juga pemerataan kesejahteraan, meningkatkan kualitas pelayanan publik dan percepatan dalam transaksi keuangan. Seminar ini diikuti sejumlah pemerintah kabupaten/kota se-Indonesia.

Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Perekonomian, Iskandar Simorankir yang membuka seminar virtual ini, menyampaikan bahwa ETP bertujuan untuk mengubah transaksi pendapatan dan belanja pemerintah daerah dari tunai menjadi non tunai berbasis digital. Sekaligus meminimalisir kebocoran anggaran.

“ETP juga diharapkan mendorong integrasi ekonomi dan keuangan digital pada tingkat nasional dan daerah mencakup transaksi Government to Government seperti pusat ke daerah bahkan sampai ke desa,” terangnya.

Selain itu, lanjut dia, ETP mendorong percepatan koordinasi pemerintah pusat dalam melakukan transaksi keuangan secara digital dan sangat bermanfaat.

Sementara Dirjen Bina Keuangan Daerah, Hendarwan saat memberikan pengarahan, menyampaikan mengenai akses pusat dan daerah harus semakin cepat. Termasuk dalam mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Diberi amanah berjuang untuk PAD agar kondisi masyarakat dan pembangunan menuju new normal dan bagaimana mengoptimalkan PAD disatu daerah. Pemerintah Daerah harus berdasarkan dan kajian analisa dari penyusunan RKAD daerah. Kedepan akses antara pusat dan daerah semakin cepat,” pungkasnya.

Sekadar diketahui di rapat dan seminar secara virtual ini, Sekda Barru yang didampingi sejumlah pimpinan OPD Barru, nampak antusias mengikuti dari Ruang Barru Smart Information Center (Basic).

Sumber : (Humas Diskominsta Barru)

Editor : Zhoelfikar

Bugispos.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya