Mappallempu Fakta di Balik Demo Rusunawa Lette

09 August 2020 15:23
Mappallempu Fakta di Balik Demo Rusunawa Lette
Rumah Susun Warga (Rusunawa) Lette

BugisPos – Kota Makassar dibikin heboh dengan unjuk rasa (Unras) yang katanya dilakukan oleh puluhan penghuni Rusun Lette dan Panambungan, Senin, 3/8/20 lalu. 

Mereka demo ke Balai Kota Jl.Ahmad Yani, menuntut pencopotan Kadis Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Fathur Rachim, Kepala UPTD Rusunawa, dan para pengelola Rusunawa, yang terdiri atas 10 orang pengelola Rusunawa Lette, 10 orang pengelola Rusunawa Panambungan, dan 10 orang pengelola Rusunawa Daya.

Alasan mereka menuntut pencopotan pejabat dan pengelola, karena dituding melakukan pungutan liar atas tagihan listrik dan PDAM, juga dengan tuduhan pungli terhapat para penghuni.

Mereka ini pada aksi demo, didampingi oleh ormas KIWAL Makassar, dan kelompok yang menamakan diri Mahasiswa Kodma Makassar.

Data tarif sewa Rusunawa  Lette Makassar

Bahwa betulkah pihak pengelola melakukan aksi pungli atas tagihan listrik dan air PDAM para penghuni Rusunawa tersebut? Kemudian sejauhmana kepentingan KIWAL dan  kelompok mahasiswa Kodma dalam aksi ini? Berikut ini hasil investigasi Tim Redaksi BugisPos.com yang diturunkan dalam sepekan terakhir.

Sebagai buntut ujuk rasa tersebut, akhirnya Tim Inspektorat Makassar turun tangan melakukan pemerisaan terhadap UPT Rusunawa, sejauhmana kebenaran soal pungli tagihan listrik PLN dan DPAM itu. Apa masuk akal atau tidak.

Dalam Peraturan Walikota Makassar No.128 tahun 2016, mengatur kedudukan dan tata kerja UPTD Rusunawa (Rumah Susun Sederhana Sewa) dengan menunjuk Kepala UPT dan pejabat Subag Tata Usaha, serta Kelompok Jabatan Fungsional yang pengelola Rusunawa.  

Berdasarkan Perwali tersebut, Kadis Perumahan dan Kawasan Pemukiman kota Makassar, kemudian menerbitkan SK Pengelola Rusunawa No.640/002/KEP/DISPERKIM/I/2020 tentang  susunan nama pengelola tenaga administrasi, kebersihan, teknisi dan tenaga keamanan untuk Rusun Daya, Lette dan Panambungan. Total mereka sebanyak 30 orang, terdiri atas 10 di masing-masing Rusunawa.

Mereka ini di SK kan per tahun, dan dilakukan evaluasi per tahun sebelum mereka mendapatkan SK perpanjangan tugas. Apakah mereka telah menjalankan tugasnya dengan baik atau bagaimana.

Dari hasil investigasi menunjukkan, bahwa ternyata memang target Rusunawa kota Makassar untuk masuk ke PAD per tahun, adalah sebesar Rp 875.000.000,- Apabila target ini tak tercapai, maka akan menjadi beban Pemkot Makassar untuk menutupinya.

Masalahnya ialah, bahwa beban target tersebut terdiri atas tiga item, yakni tarif sewa kamar, tarif listrik dan tarif air PDAM. Dari tiga item ini, semua ditagih oleh pengelola untuk selanjutnya disetor ke kas daerah untuk tagihan sewa kamar. Sedang tahihan listrik dan dan PDAM disetorkan ke PLN dan PDAM.

Apabila penyewa Rusunawa menunggak lisyriknya, maka yang menanggung pembayaran lebih dulu adalah pengelola, sebab kalau tidak maka dampaknya UPT yang kena. Jika listrik dicapun PLN akibat menunggak, maka UPT yang menanggung denda dan biaya pemasangan meteran PLN kembali yang nilainya jutaan rupiah. Dan itu artinya menjadi beban Pemkot Makassar.

Masalahnya kemudian ialah, bahwa semua orang ketahui bahwa di masa PSBB di Makassar yang lalu, tiba-tiba semua tagihan listrik membengkak luar biasa, hal yang sama juga terjadi pada tagihan PDAM Makassar. Semuanya membengkak.

Nah, dengan membengkaknya tagihan listrik dan PDAM di Rusunawa inilah, yang kemudian menjadi alasan pendemo, yang menuntut pengelola, kepala UPT dan Kadis Disperkim Makassar, agar mereka dicopot dari jabatannya.

Kepala Subbagian Tata Usaha Rusunawa Makassar, Syahruddin, dikonfirmasi BugisPos.com, Kamis, 6/8/20 menjelaskan, soal tuduhan pungli tagihan PLN dan PDAM itu, adalah sesuatu yang tak masuk akal. Dikatakan, bagaimana mungkin pada tagihan itu bisa dilakukan pungli, sementara data pemakaiannya secara otomatis muncul pada catatan data pemakaian pada tiap meteran PLN dan PDAM masing-masing penhuni kamar. Datanya jelas, jumlah tagihannnya juga jelas. Darimana bisa diakal-akali melakukan pungli.

Karena itulah, menurut Syahrul, sebaiknya memang Perwali Rusunawa ini dapat disempurnakan, agar ke depan dipisahkan antara tagihan listrik dan PDAM dengan tagihan sewa kamar. Biar sewa kamar disetor ke kas daerah, sedang penghuni sendiri membayar tagihan listrik dan PDAM pada loket pengelola yang terpisah. Biar semuanya transparan bila muncul masalah, dan letak masalahnya dimana.

Soal tudingan pungli sewa-menyewa kamar, Syahrul menjelaskan, bahwa pada tiga Rusunawa ini sudah seringkali terjadi, antara penghuni lama dan penghuni baru, keduanya bernegosiasi di bawah tangan dengan bayaran dalam jumlah tertentu, tanpa sepengetahuan Pengelola. Nanti pada pendataan akhir tahun baru ketahuan bila penghuni lama telah takeover ke penghuni baru. Biasanya hal itu terjadi, bila penghuni lama menunggak kewajiban pembayaran, yang kemudian dibayarkan oleh penghuni baru, yang hahkan dengan jumlah yang jauh lebih tinggi. Artinya penguhi lama itu telah menerima keuntungan berlipat ganda dari penghuni bari.

Ketika didata ulang akhir tahun, penghuni baru itu mengatakan ke Pengelola, bahwa pihaknya telah membayar dalam jumlah besar ke penghuni lama. Nah, dengan bayaran besar ke penghuni lama inilah yang kemudian dipolitisasi sebagai uang suap atau pungli yang ditimpakan ke pihak Pengelola.

Syahrul juga mengatakan, penguhuni Rusunawa di tiga tempat ini, totalnya berjumlah 777 kepala keluarga. Rusunawa Lette 298 kamar, Panambungan 288 kamar, sedang di Daya 191 kamar. Dari informasi hasil investigasi, yang turun demi itu hanya sekitar 15 orang penghuni, yang memang rata-rata dari mereka yang menunggak tagihan sewa kamar, listrik dan PDAM. Yang datang dalam jumlah banyak itu adalah ormas dan kelompok yang mendampingi mereka. 

Arwan Rusli, SE, Sekjen LSM Progress Makassar kepada BugisPos.com mengatakan, sebaiknya Disperkim Makassar segera membuat regulasi yang lebih efektif, agar Pengelola Rusunawa tidak mudah dikibuli oleh penghuni. 

Arwan mengtakan, sebaiknya per tiga bulan pengelola melakukan pendataan penghuni, dan setiap permasalahan yang muncul harus dapat diselesaikan dalam hitungan paling lama tujuh hari. Itu terutama dalam mengantisipasi soal tunggakan sewa, listrik dan PDAM, terutama soal pengalihan hak penghuni (ady/rustam/akbar)

Bugispos.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya