Dr Basri: Pengembalian Kepsek Terkendala ki Kepentingan Bupati
BugisPos — Menanggapi berita BugusPos.com pada edis Jumat, 4/9/20 berjudul “Seleksi Kepala SMA/SMK Tidak Sejakan ki Keinginan Gubernur”, mantan Plt Kadisdik Sulsel Dr Basri angkat bicara.
Basri yang dikonfirmasi BugisPos via telepon menjelaskan, terkait perintah gubernur untuk mengembalikan kepala SMA/SMK yang dimutasi jauh dari rumah mereka.
Basri yang saat ini tetap menjabat salah satu kepala bidang di Diknas Sulsel mengatakan, dirinya sudah menjalankan upaya mengembalikan mereka yang dimutasi tersebut. Namun ternyata di lapangan muncul kendala.
Kendala dimaksud, kata Basri, ternyata para bupati di daerah pada menitip orang-orang tertentu di kalangan kepala sekolah di derahnya, sehingga menjadi hambatan dalam proses pengembalian semua kepala sekolah ke tempat mereka semula.
“Itu mi yang menghambat proses pengembalian para kepala sekolah, akibat adanya intevensi dan kepentingan para bupati setempat” kata Basri.
Seperti diketahui, munculnya mutasi kepala SMA/SMK yang dilempar jauh dari tempat tugas semula, ditengarai sebagai akibat adanya kepentingan politik pada Pilgub Sulsel 2018 yang lalu.
Begitu banyak dari mereka dicap mendukung Prof Andalan di Pilgub, lalu mereka dimutasi jauh-jauh dari tempat semula.
Di Pilgub 2018 tersebut memang Prof Andalan berkompetisi berat dengan salah satu pasangan calon yang nota bene cukup menguasai Disdik Sulsel saat itu, dan yang jadi sasaran ialah para kepala sekolah yang tidak mendukung pasangan calon dari penguasa tersebut.
Sementara Asri Asrun Said, mantan Plt Kadisdik Sulsel sebelum Dr Basri, kepada BugisPos mengatakan, rumit sekali memang proses pengembalian para kepala sekolah yang dimutasi itu. Terlalu banyak orang yang berkepentingan di dalamnya. Persoalannya juga tumpang tindih.
Diketahui saat gubernur Nurdin Abdullah mulai menjabat gubernut, langsung memerintahkan Irman Yasin Limpo yang menjabat Kadisdik Sulsel saat itu, agar segera mengembalikan kepala SMA/SMK yang dia sudah mutasi. Namun hingga Irman dicabut dari kursi Kadisdik, dia tidak menjalankan perintah gubernur tersebut, kecuali hanya melakukan pendataan.
Begitu juga Asri dan Basri, semunya tidak menjalankan perintah tersebut, termasuk Kadisdik yang baru Prof Jufri, yang malah mewacanakan seleksi atas seluruh kepala SMA/SMK se Sulsel, yang diperkirakan akan menimbulkan persoalan baru (*)
