Matemija, DPRD Sebut Perwali 51 dan 53 Jadi Bahan Tertawaan

16 September 2020 13:56
Matemija, DPRD Sebut Perwali 51 dan 53 Jadi Bahan Tertawaan

BugisPos – Seperti diketahui bahwa Perwali Makassar nomor 51 dan 53 tahun 2020 yang diteken Pj Walikota Rudy Djamaluddin, yang mengatur soal protokol kesehatan di masa pandemi Covid-19, ternyata juga di dalamnya diatur soal sanksi atas pelanggaran protokol kesehatan, antara lain pelanggaran bagi yang tidak memakai masker.

Terkait dengan adanya sanksi hukum bagi pelanggar protokol kesehatan dalam Perwali tersebut, Anggota Komisi A DPRD Makassar Azwar menyatakan bahwa Perwali No 51 dan 53 yang menerapkan sanksi hukum bagi pelanggar seharusnya taat azas perundang-undangan.

Azwar menegaskan, Perwali tidak boleh mengatur soal penerapan sanksi, tetapi hanya sebatas penerapan protokol kesehatan. Ia menilai Perwali yang diterapkan Pemkot Makassar salah kaprah.

“Perwali tidak dibenarkan dalam Undang-undang mengatur pidana atau sanksi. Undang-undang sudah mengatur dalam Undang-undang  nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan UU pada pasal 15,” kata Azwar kepada media, Selasa, 15/9/2020.

Azwar menegaskan, ketentuan pidana hanya bisa ditetapkan dalam Undang-Undang, Perda Provinsi dan Perda kabupaten atau kota.

“Makanya Perwali yang mengatur sanksi itu mesti diperdakan dulu agar ada dasar hukumnya,” pungkasnya.

Bukan hanya Azwar yang angkat bicara soal kesalahan dua Perwali ini, tetapi juga Anggota Komisi A Kasrudi, menyebut Perwali yang memuat sanksi menjadi lelucon dan bahan tertawaan masyarakat.

Pasalnya, menurut dia, kapasitas Perwali hanya sebagai petunjuk teknis penerapan Perwali. Bukan untuk menerapkan sanksi.

Ia pun mengusulkan pemerintah kota membentuk pengawas Perwali yang bertugas mengawal dan mengawasi pelaksanaan Perwali di masyarakat.

“Pengawas semacam inspektur Covid-19 yang mengawasi pelaksanaan Perwali di lapangan,” katanya.

Selain itu, ia meminta Pemkot Makassar tak menggunakan jalan pintas untuk memberi sanksi pelanggaran protokol Covid-19. Ia menegaskan pelanggaran hanya diatur melalui Perda.

“Kalau mau menerapkan sanksi seharusnya Pemkot bersurat ke DPRD, tidak apa-apa terlambat, tapi jangan melalui jalan pintas,” pungkasnya.

Diketahui, Pemkot Makassar telah memberlakukan sanksi bagi pelanggar protokol Covid-19. Tak tanggung-tanggung, dua Perwali menjadi dasar hukum penerapan sanksi tersebut. Denda bagi pelanggar protokol mulai Rp. 100 ribu hingga Rp.20 juta.

Sebagaimana sudah diketahui publik, bahwa dua regulasi baru tersebut yakni Perwali No 51 Tahun 2020 dan Perwali 53 Tahun 2020, mengatur soal sanksi denda yang tidak tercantum dalam Perwali 36 Tahun 2020, yang selama ini menjadi acuan penegakan disiplin penerapan protokol kesehatan di Kota Makassar (**)

Editor : Zhoelfikar

 

Bugispos.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya