Manrasani, RDP Masyarakat dan PT. SPS Buntu

17 September 2020 08:11
Manrasani, RDP Masyarakat dan PT. SPS Buntu
Suasana RDP antara pihak PT. SPS dan masyarakat yang memanas.

BugisPos — Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara PT. Sulawesi Permai Sakti dan masyarakat menemui jalan buntu.

Pelaksana proyek yang diwakili oleh Oktaviansyah sebagai Pimpinan Proyek dan perwakilan masyarakat yang diwakili oleh Ahmad (Ormas Pekat IB) serta dimediasi oleh Komisi 2 DPRD Palopo di ruangan Komisi II DPRD kota Palopo, Rabu (16/9/2020) tidak menemukan kata sepakat karena kedua belah pihak mempertahankan argumennya.

RDP yang dimediasi oleh enam (6) orang anggota DPRD di antaranya adalah Angga Bantu, SH (Ketua Komisi 2), Cendrana Saputra, SE (Sekertaris), H. Harisal A. latief Spi, M.si (anggota), Drs. H. Zubir Surasman (anggota), Elyniang, SE (anggota) dan Herawati Masdin (anggota) menampung pendapat kedua belah pihak.

Menurut Oktaviansyah adanya longsoran yang merusak kebun warga tersebut karena faktor alam, dalam hal ini dia tidak bisa bertanggung jawab, karena dia hanya pekerja dan itu tergantung keputusan pimpinan di Makassar Haruni ( Dirut Tehnik PT. SPS).

Pernyataan Oktaviansyah dibantah keras oeh Ahmad selaku pembawa aspirasi masyarakat. Menurutnya, longsor itu terjadi karena adanya sebab akibat. Sebabnya adalah karena adanya penumpukan material di pinggir jalan, yang di lakukan oleh pihak pelaksana proyek dalam hal ini PT. SPS.

Akibatnya, lanjutnya lagi, malamnya hujan keras hingga terjadi longsor yang mengakibatkan lahan dan tanaman masyarakat tertimpa.

Senada dengan itu, Ketua Komisi II Angga Bantu SH, menyatakan bahwa longsor Itu terjadi karena adanya sebab akibat, dan bisa saja karena kelalaian pihak pekerja hingga itu terjadi. Hal tersebut tentu akan dikaji lebih dalam.

Walaupun telah mendapat tanggapan seperti itu, Oktaviansyah tetap mempertahankan argumennya yang menyatakan bahwa hal tersebut karena faktor alam bukan dari kelalaian mereka.

RDP sempat memanas hingga akhirnya bubar tanpa adanya hasil kesepakatan antara kedua belah pihak.

Pihak masyarakat yang diwakili oleh ormas Pekat IB menyatakan akan menurunkan massa untuk berunjuk rasa apabila tuntutan masyarakat ini tidak didengarkan.

Setelah RDP, perwakilan masyarakat (Pekat IB-red) langsung menuju ke Mapolres Palopo untuk bertemu langsung dengan Kapolres AKBP. Alfian Nurnas SH, MH untuk berkoordinasi sebelum melakukan unjuk rasa di masa pandemi ini.

Kapolres Palopo menyatakan bahwa penyampaian pendapat dibolehkan dalam negara demokrasi asal jangan anarkis dan harus menaati protokol kesehatan dan bersurat sebelum sebelum unjuk rasa.

Bugispos.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya