Editor : Zhoelfikar

Manrasai Pak Kades, Kebun Desa itu Bukan Aset Daerah

19 September 2020 18:37
Manrasai Pak Kades, Kebun Desa itu Bukan Aset Daerah
Tanah milik H Ramli yang dipagari oleh Kades

BugisPos — Kisruh soal tanah milik H Ramli di Desa di Towalida Kecamatan Sajoangin Kabupaten Wajo, agaknya semamakin menunjukkan kebenaran materil secara hukum.

Hari Senin, 14/9/20, H Ramli, menemui Suardi, Kepala UPTD Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Wajo.

Ramli mempertanyakan soal tanah miliknya yang diklaim oleh Pemerintah Desa (Pemdes) Towalida sebagai kebun desa, yang belakangan dipagari oleh pihak pemerintah desa setempat.

Bukti surat keterangan NJOP atas nama Kebun Desa

Cerita Ramli kepada Redaksi BugisPos.com via WA, Senin, 14/9/20, mengungkapkan, bahwa Suardi mengatakan bila lahan yang diklaim pemerintah desa sebagai kebun desa tersebut lalu dipagari, itu tidak masuk ke dalam aset daerah.

Selanjutnya Suardi menjelaskan, bahwa lokasi yang ada di blok 5 itu objeknya hanya di lokasi Sekolah Dasar No.250 Towalida yang sudah berserifikat.

Lebih jauh dijelaskan, bahwa Surat Keterangan dari Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Wajo, bahwa lokasi tersebut hanya disebut merupakan aset desa yang telah dimohonkan Pemdes setempat di tahun 2017, dan tanah itu bukan merupakan aset daerah pemerintah kabupaten Wajo.

Menurut Ramli, penjelasan tersebut nyata bertentangan dengan hak jawab Kepala Desa Towalida, Nurdin Hamzah, melalui media online sulselta.co.id, yang menjelaskan bahwa dia pagari tanah tersebut karena menurutnya itu tanah aset milik daerah dan wajib dia menjaganya.

Jadi pak desa itu hanya mengada-ada pak, karena tidak sesuai apa yang mereka bilang melalui hak jawab di media sulselta.co.id.

Yang namanya TMI (tanah milik Indonesia) itu, artinya tanah yang telah dikuasai salah satu warga Indonesia sejak sebelum tahun 1960, yang tidak boleh diambil alih oleh pihak lain tegas H Ramli kepada BugisPos.com.

Menurut Nurdin Hamzah, seperti dilansir sulselta.co.id, 11/8/2020, dirinya mengacu pada dokumen aset Pemda. Pada peta blok yang tertera jika blok 49 itu sekolah, blok 50 itu memang miliknya H.Ramli, dan blok 51 itu tanah milik negara dalam hal ini Pemkab Wajo.

Ramli mengatakan, Kades dalam pengajuan DPPT , dasarnya hanya merupakan pendapat diri sendiri. Karena di masa jabatannya dialah yang memohonkan tanah milik Ramli tersebut tanpa diketahui oleh Ramli, sehingga ujung-ujungnya tanah itu terbit SPPTnya atas nama Kebun Desa.

Kata Ramli, tanah miliknya yang dipagari Kades itu selama ini ditanami tanaman jangka panjang. Bahkan tanaman mente miliknya sudah umur 31 tahun. Tapi kenapa tidak ada angin tidak ada hujan, tiba-tiba Kades mengklaimnya sebagai kebun desa.

Ramli menegaskan bahwa pihak Pemdes Towalida telah melakukan penyerobotan dan pengrusakan, pemalsuan dokumen, dan keluarga Ramli ditakut-takuti dengan ancaman rumahnya akan dibakar jika ada yang cabut pagar.

Kepala desa Towalida sebelumnya, Andi Rahman, kepada Ramli mengatakan, di desa Towalida tidak pernah ada yang namanya kebun desa.

Kasus ini kini sedang ditangani Polres Wajo. Ramli berharap hendaknya kasus ini diproses cepat sesuai hukum yang berlaku di negara ini (*)

Bugispos.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya