AMWB : Inspektorat Harus ki Profesional Dalam Mengeluarkan Bebas Temuan

01 October 2020 11:22
AMWB : Inspektorat Harus ki Profesional Dalam Mengeluarkan Bebas Temuan
Kepala Inspektorat Kabupaten Wajo Saktiar

BugisPos — Sebanyak 103 desa di Kabupaten Wajo akan menggelar Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak Februari 2021 mendatang. Yang akan mengikuti kontestasi pilkades yang tersebar di 14 kecamatan yang ada di Kabupaten Wajo. Pilkades serentak dilakukan untuk mengisi jabatan kepala desa yang selama ini diisi oleh penjabat dari unsur Pegawai Negeri Sipil.

Bagi calon petahana atau kepala desa yang ingin maju lagi dalam Pilkades saat ini, diwajibkan mengantongi surat rekomendasi (Surat bebas temuan) dari Inspektorat.

Surat rekomendasi itu berhubungan dengan laporan hasil pemeriksaan penyelenggaraan pembangunan dan administrasi termasuk Surat Pertanggunganjawaban (SPJ) penggunaan keuangan yang harus diaudit oleh Inspektorat Kabupaten Wajo.

Terkait surat rekomendasi, Kepala Inspektorat Kabupaten Wajo Saktiar menjelaskan, rekomendasi akan diberikan bagi kepala desa yang telah diperiksa. Saat ditemui sejumlah awak media Selasa (29/9/2020) diruang kerjanya.

Syaratnya, Surat keterangan bebas temuan adalah salah satu syarat menjadi kandidat kepala desa pada pesta demokrasi desa ini.

Nantinya itu ada 103 desa yang akan berpesta demokrasi di Wajo. Jadi untuk seluruh kegiatan fisik Tahun Anggaran 2020 harus sudah tuntas agar Inspektorat dapat mengauditnya pada Februari 2021.

Saat ini, menurut Saktiar, pihak Inspektorat sementara sudah turun bekerja dan memonitoring segala kegiatan di bawah oleh desa dan nantinya akan dijadikan dasar untuk suatu surat bebas temuan yang akan dikeluarkan dan melakukan pemeriksaan terhadap para calon petahana.

“Kita akan identifikasi berapa calon petahana yang akan ikut dari jumlah itu,” tegas Saktiar.

Dimana nantinya hasil tersebut akan kita koordinasikan dengan pemerintah kabupaten dalam hal ini pak bupati, wakil bupati dan sekda dan termasuk nantinya dengan pihak Dinas PMD sebagai penyelenggara untuk kegaitan pilkades tersebut.

Sementara, Heriyanto Ardi Presiden Aliansi Mahaiswa Wajo Bersatu (AMWB), mengatakan, bahwa bebas temuan itu adalah hal yang wajib menjadi persyaratan bagi petahana cuma yang perlu inspektorat harus profesional dalam mengeluarkan bebas temuan karena sudah ada beberapa kades yang memiliki surat bebas temuan dari inspektorat tapi nyata bermasalah hukum juga jangan jangan dalam tanda kutip “bebas temuan ini hanya untuk pencairan dana desa saja” tegasnya.

Sumber : Acci
Editor : Syahrul

Bugispos.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya