ZHOELFIKAR

Tabe, Memperbaiki Pemerintahan di Makassar itu Bukan Dendam

25 January 2021 11:08
Tabe, Memperbaiki Pemerintahan di Makassar itu Bukan Dendam
Danny-Fatma
  • share facebook - suara.com
  • share twitter - suara.com
  • share google plus - suara.com

Moh Ramdhan Pomanto – Fatmawati Rusdi

BugisPos — Seusai rapat pleno KPU Makassar yang menetapkan pasangan Moh Ramdhan Pomanto – Fatmawati Rusdi sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar, Sabtu, 23/1/21 lalu, Danny memberi pernyataan pers, bahwa dirinya bersama Fatma akan melakukan audit di lingkup Pemkot Makassar, sekalian bersih-bersih sebelum menjalankan program kerja yang sudah dipersiapkan.

Bahkan sebelum pelantikan yang dijadwalkan tanggal 17/2/21 mendatang, Danny – Fatma segera membetuk tim transisi yang akan bekerja profesional menyambut pemerintahan yang baru.

Terkait pernyataan tentang bersih-bersih, yang dapat diartikan bersih-bersih aparat Pemkot Makassar yang mungkin saja kerjanya kurang bagus selama pemerintahan transisi yang mendudukkan tiga penjabat wali kota, ditanggapi analis politik Juanda H Alim, di sebuah media siber.

Juanda H Alim mengatakan, di periode Dany Pomanto ini diharapkan tak lagi memutasi “ugal-ugalan”. Kata dia, Danny harus fokus menuntaskan program. Bukan lagi sibuk menyingkirkan orang orang yang kontra dengannya di pilwali 2020 lalu itu.

Menurut Juanda, Danny tak boleh mengulangi kesalahan yang sama seperti periode lalu. Di mana ia melakukan mutasi massal yang akhirnya dianulir oleh Kemendagri.

Menanggapi perkataan Juanda tersebut, Ketua Komunitas Sahabat DP (SDP) Usdar Nawawi, menyatakan sangat tidak sependapat dengan jalan pikiran Juanda.

Menurut Usdar Nawawi, Danny – Fatma dalam memulai tugasnya memimpin Makassar, memang harus menempuh langkah bersih-bersih. Dan bersih-bersih itu bukanlah bentuk dendam, tetapi adalah langkah yang mesti dilakukan demi menjamin terlaksananya program kerja Danny – Fatma lima tahun ke depan.

“Danny-Fatma mesti menempatkan pejabat yang dapat mendukung program kerjanya ke depan. Bukan pejabat yang terang-terangan berseberangan dengannya pada Pilkada Wali Kota 2020 tersebut. Ini soal psikologi, soal rasa, betapapun yang namanya ASN itu diharuskan loyal pada pimpinan” kata Usdar yang juga Dirut PT. BugisPos Tujua Utama Makassar ini.

Dikatakan, pada Pilkada Wali Kota Makassar 2020 yang lalu itu, telah menjadi rahasia umum bahwa sekitar 90 persen oknum pejabat Pemkot tidak berpihak pada Danny – Fatma. Faktanya, sejumlah contoh kasus yang mencuat ke permukaan, seperti kasus Sekcam Ujung Tanah, Camat Mamajang, bahkan ada dua camat diganti karena dicurigai sebagai loyalis Danny Pomanto.

Karena itulah, Usdar justeru lebih mendorong Danny – Fatma melakukan langkah bersih-bersih di tubuh pemerintahannya nanti, demi menjamin terlaksananya program kerja dengan sebaik-baiknya demi pelayanan berkualitas ke warga kota.

Contoh paling dekat, kata Usdar, saat gubernur Nurdin Abdullah mulai menjabat, dia mengeluh kurang didukung oleh pejabat bawahannya saat itu. Banyak program tak bisa dijalankan dengan baik, itu karena pengaruh psikologi Pilkada gubernur sebelumnya, dimana sejumlah pejabat Pemprov Sulsel saat itu berseberangan dengan Prof Andalan, dengan mendukung paslon lain (*)


Bugispos.com

Bugispos.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya