zhoelfikar

Pengakuan MHA Cukup Perbup mi

26 January 2021 16:59
Pengakuan MHA Cukup Perbup mi
Andi Hasdullah
  • share facebook - suara.com
  • share twitter - suara.com
  • share google plus - suara.com

BugisPos — Salah satu prioritas pemerintah kita adalah agenda perhutanan sosial dimana masyarakat dilibatkan diberi izin untuk mengelola hutan disamping untuk menjaga dan melestarikan hutan juga dapat mengambil dan mengelola hasil hutan secara bertanggung jawab untuk peningkatan kesejahtraan rakyat khususnya yang berdomisili di sekitar hutan. Satu diantaranya adalah hutan masyarakat adat yang melekat tupoksinya pada DPLH Provinsi Sulsel.

Olehnya itu Hasdullah sedang mengusulkan dan berpendapat bahwa pengakuan masayarakat adat itu cukup dengan peraturan bupati dan surat keputusan bupati saja itu lebih cepat lebih murah tapi sudah dapat memiliki aspek legalitas untuk pengakuan keberadaan Masyarakat Hukum Adat tersebut.

Kadis Pengelolaan Lingkungan Hidup, Andi Hasdullah merilis ke media, Selasa (26/01/2021) bahwa berdasarkan data yang ada dari aliansi masyarakat adat Sulsel terdapat sekitar 82 komunitas masyarakat adat di Sulsel yang tersebar di kabupaten di Sulsel, kemudian baru ada 13 MHA yang sudah dapat pengakuan.

“Kalau kita liat angka itu masih rendah capaiannya karena salah satu penyebabnya pengakuan MHA berbasis Perda sehingga butuh waktu lama dan biaya untuk melahirkan suatu Perda,” ungkapnya

Tentu solusi percepatan pengakuan MHA ini perlu dikordinasikan dan disepakati dengan semua pihak terkait, meliputi pusat, provinsi dan kabupaten.

Menurut Hasdullah harus ada terobosan hukum yang memudahkan untuk menjawab kebuntuan terkait proses percepatan pengakuan MHA untuk melakukan lompatan kinerja.

“Gagasan ini kita akan bersama- sama dengan aliansi masyarakat adat AAMAAN Sulsel untuk memperjuangkan di KLHK,” tutup Hasdullah

Bugispos.com

Bugispos.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya