Hasdullah : Pembangunan dan Lingkungan harus ki Sejalan, Cappo

01 February 2021 14:15
Hasdullah : Pembangunan dan Lingkungan harus ki Sejalan, Cappo
Gubernur NA menyusuri jalan di kebun raya Pucak Maros
  • share facebook - suara.com
  • share twitter - suara.com
  • share google plus - suara.com

BugisPos — Kadis DPLH Sulsel Andi Hasdullah ketika dihubungi BugisPos, Senin (1/2/2021) mengatakan memasuki tahun ketiga gubernur Nurdin Abdullah dan wagub Andi Sudirman Sulaiman telah menggenjot pembangunan diberbagai bidang.

“Ini terlihat melalui pembangunan infrastruktur jalan diberbagai daerah baik itu jalan kabupaten dan jalan provinsi maupun infrastruktur terutama bidang pertanian,” ujarnya.

Dalam pelaksanaan berbagai kegiatan tersebut DPLH Sulsel mengambil peran sinergi mengawal agar pelaksanaannya dipastikan ramah dengan lingkungan yang menekankan percepatan pembangunan itu berkelanjutan tidak hanya dinikmati masyarakat hari ini tapi juga untuk hari esok dan generasi berikutnya.

Semua pembangunan jalan misalnya itu dilengkapi dokumen AMDAL UKL UPL termasuk berbagai pembangunan irigasi, normalisasi sungai dan investasi lainnya.
“Dalam hal ini kita bersinergi dengan kabupaten kota kalau itu masuk dalam kewenangan kabupaten kota maka disana diterbitkan izin lingkungannya dan kalau itu masuk kewenangan provinsi maka dokumennya diterbitkan di provinsi,” ulas Andi Hasdullah.

“Kebijakan ini adalah menjadi perhatian bapak gubernur NA, beliau pesan pada kami agar benar- benar pengawalan lingkungan berkelanjutan dijaga dengan baik dan jangan memberi toleransi terhadap siapapun yang melakukan pengrusakan dan pencemaran lingkungan yang memungkinkan membahayakan kehidupan rakyat,” tambah Kadis yang dikenal ramah dan sombere ini.

Bentuk pengawalan itu, lanjut Hasdullah adalah berupa pemberian izin lingkungan- dokumen amdal ukl upl sebagai acuan pelaksanaan termasuk melakukan pemantauan tatakelola lalu kemudian pembinaan dan pengawasan sampai pada pelibatan pengawasan publik serta penegakan hukum lingkungan.

“Terkait kabupaten yang belum memiliki tim komisi penilai amdal itu kita tarik pembahasannya di tim komisi penilai amdal DPLH Provinsi Sulsel,” imbuhnya.

“Dan khusus masalah lingkungan yang terjadi di lapangan bagi kabupaten yang tidak memiliki pejabat pengawas lingkungan hidup dikordinasi ke pengawas PPLH DPLH Prov Sulsel- saat ini memiliki pejabat pengawas lingkungan PPLH sebanyak 15 orang yang siap turun lapangan melalukan investigasi yang diperlukan,” tandasnya.


Bugispos.com

Bugispos.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya