BPTD XIX SULSEL-BAR Sosialisasi Pelaksanaan Kewenangan Di Pelabuhan

10 February 2021 20:57
BPTD XIX SULSEL-BAR Sosialisasi Pelaksanaan Kewenangan Di Pelabuhan
BPTD XIX SULSEL-BAR Sosialisasi Pelaksanaan Kewenangan Di Pelabuhan

BugisPos — Setelah Pelabuhan Penyeberangan Siwa Kabupaten Wajo dan Bajoe Kabupaten Bone dilakukan Sosialisasi sekaligus rapat koordinasi, kini giliran Garongkong Kabupaten Barru, Rabu(10/2/21).

Sosialisasi dan Rakor ini dalam rangka pelaksanaan kewenangan fungsi keselamatan berlayar kapal sungai, danau dan penyeberangan yang sebelumnya berada di Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Ditjenhubla) kewenangannya akan beralih ke Direktorat Jenderal Perhubungan Darat (Ditjenhubdat).

Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah XIX Sulsel-Bar selaku Unit Pelaksana Teknis Ditjenhubdat terus melakukan sosialisasi dan rakor dengan instansi terkait, utamanya Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Ditjenhubla yang akan dilanjutkan tupoksi dan kewenangannya di seluruh Pelabuhan Penyeberangan di wilayah kerja BPTD.

Rakor dan Sosialisasi ini dihadiri Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Barru, Kapospol Polsek Barru, Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Kelas III Garongkong, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Barru, Karantina Pertanian Wilayah Kerja Barru, PT.ASDP dan Organisasi Expedisi Garongkong.

Sekertaris Dinas Perhubungan Kabupaten Barru, Andi Muhammad Nur yang membuka Rakor dan Sosialisasi ini mengatakan apalah gunanya kenikmatan moda transportasi apabila tidak ada jaminan keamanan dan keselamatan yang menjadi tanggung jawab kita bersama.

“Juga perlunya adat ‘Sipatangngarri’ agar menghilangkan ego diantara Stakeholder pelabuhan, padahal semuanya memiliki kontribusi terhadap keamanan dan keselamatan karena saat ini Penyelenggara Pelabuhan Garongkong berada di Dishub Barru”.Pungkasnya.

Kepala Seksi TSDP BPTD XIX Sulsel-Bar, Yakub, SH mengakui setelah melakukan sosialisasi ini kadang timbul pertanyaan apakah ada surat pelimpahan sudah ada?, “Pada rapat awal Januari lalu Direktur TSDP Ditjenhubdat, Cucu Mulyana mengatakan surat pelimpahan kewenangan dari Ditjenhubla ke Ditjenhubdat ini akan terbit pada Maret 2021”. ungkapnya.

Lanjut Yakub, mengapa kewenangan ini dilaksanakan oleh Ditjenhubdat karena ini kebijakan Bapak Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi bahwa keselamatan dan keamanan Transportasi Sungai Danau dan Penyeberangan (TSDP) menjadi fokus dan terpusat oleh Direktorat TSDP Ditjenhubdat. “Kebijakan ini didasari kecelakaan di Danau Toba yang menelan korban 164 jiwa, kemudian KM.LESTARI MAJU di Selayar”. Jelasnya.

Sosialisasi sekaligus Rakor ini diamini oleh peserta rapat yang pada prinsipnya akan mengikuti sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 122 Tahun 2018 tentang organisasi dan tata kerja Kementerian Perhubungan, beserta turunannya.(DW)

Bugispos.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya